Bandar Lampung, Lampungsai.com – Bentuk desakan kepada pihak penegak hukum dan penyelenggara Pemilu, untuk menegakan hukum atas indikasi keras kecurangan dan pelanggaran pada Pilgub Lampung, muncul dari berbagai kalangan element masyarakat dan mahasiswa, bahwa money politik Pilkada Lampung secara langsung merusak peradaban kebudayaan Lampung.
Demi mengembalikan peradaban kebudayaan masyarakat Provinsi Lampung, Posko Demokrasi akan menggelar prosesi ruwatan di Bumi Lado, Senin 02 Juli 2018.
“Money politik yang terjadi di Pilgub Lampung telah menghancurkan peradaban Kebudayaan Lampung. Yang tercatuk pada Piil (harga diri) Pesenggiri,”kata Abdul Rahman, di Posko Demokrasi, Bundaran Gajah Bandar Lampung, Minggu 01 Juli 2018.
Abdul Rahman mengungkapkan, Piil Pesenggiri di artikan sebagai segala sesuatu yang menyangkut harga diri, perilaku dan sikap yang dapat menjaga dan menegakkan nama baik dan martabat secara pribadi maupun secara berkelompok, senantiasa dipertahankan.
Dalam hal-hal tertentu seseorang (Lampung) dapat mempertaruhkan apa saja, termasuk nyawanya demi mempertahankan Piil (harga diri) Pesenggiri tersebut. “Harga diri masyarakat Lampung tidak bisa di beli. Faktanya dalam Pilgub lalu, suara masyarakat di hargai hanya dengan uang Rp50 Ribu. Tindakan ini telah membuat tokoh adat Lampung geram, dan siap melakukan aksi untuk menyelamatkan Lampung dari cengkraman cukong,”ungkapnya.
Dalam hal ini, Abdul melanjutkan, mendesak Kapolri untuk mengungkap dan tangkap cukong money politik. Sebab jika ini dibiarkan bisa berdampak SARA. “Jika ini terus dibiarkan. Di khawatirkan masyarakat akan meluruk SGC, karena menjadi aktor di balik money politik yang terjadi di Lampung,”tegasnya.
Disampaikan juga oleh Koordinator Posko Demokrasi, Rismayanti Borthon, pemilu adalah momentum sakral yang tidak hanya Memilih pemimpin, tetapi juga solusi dari setumpuk persoalan rakyat.
“Tabiat-tabiat ‘amoral’ dari aktivitas politik itu, tidak boleh di maklumkan dengan ungkapan-ungkapan wajar. Dalam hal ini, sama saja ekpresi mengaminkan tindakan bejat yang menciderai demokrasi, ketika memang salah dan melanggar etika-etika dan moralitas, maka bukan kata wajar’ yang harus diucapkan, melainkan di lawan,”seru Rismayanti.
Dijelaskannya, tindakan money politic yang terjadi dalam realitas Pilgub Lampung, adalah cerminan, betapa etika-etika politik sudah di kangkangi, demokrasi hanya sekedar lelucon dan syahwat berkuasa sudah menghalalkan berbagai cara.
“Jika oknum-oknum politisi sendiri tidak mampu mencitrakan kondisi politik yang harmonis, manusiawi dan bermoral, lalu pada siapa hal-hal tersebut kita sandarkan,”ujarnya. (Tim)
