Menyikapi LHP BPK, Kejari Metro Tunggu Akhir 60 Hari, LSM GETAR Paparkan Administrasi Dan Pidana

0
105
Ilustrasi./Red Lampungsai.com

Kota Metro, Lampungsai.com – Menyikapi Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Keuangan Negara yang di keluarkan BPK RI Pewakilan Lampung, Tahun Anggaran (TA) 2017 di Pemerintahan Kota Metro, terdapat selisih atau kelebihan pembayaran keuangan negara yang diselenggarakan Dinas Instnasi Pemerintah setempat, termasuk di tubuh DPRD  Kota Metro atas pembayara Tunjangan Komunikasi atau dikenal para anggota dewan setempat dana TKI.

Kejaksaan Negeri setempat, melalui Kasi Pidsus Dipto Brahmono, mengungkapkan, terikait LHP itu antara Kejaksaan, Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) dan atau Pemerintah itu sendiri, ada MoU (Momerandum of Understanding).

“Dalam LHP sistemnya ada tenggat waktu selama 60 hari, masih kewanangan di Inspektorat, setelahnya nanti, Inspektorat  kirim surat ke kita (Kejaksaan). Dan mungkin nanti ada beberapa hal yang belum terealisasi atau dilaksanakan sebagaimana dalam LHP itu, baru Kejaksaan bisa untuk menindak lanjuti,”kata Dipto, saat di wawancarai di ruang kerjanya, Selasa 07 Agustus 2018.

Masih menurut Kasi Pidsus Kejari Kota Metro ini,  terakait LHP yang ada pada Pemerintah Kota Metro, masih masa pemulangan sebagaimana masih lingkup kewenangan Inspektorat. Pihak Kejaksaan dalam hal ini, sudah berkoordinasi dengan pihak Inspektorat, mengenai pemulangan kelebihan pembayaran atau selisih yang dimaksudkan dalam LHP, di akui pihak Inspektorat ada beberapa yang belum mengembalikan.

“Saya sudah berkoordinasi dengan pihak Inspektorat, kemarin dari pihak Inspektorat sudah upaya dalam pengembalian, tetapi ada beberapa yang belum mengembalikan. Nanti, jika sudah masa tenggat (60 hari) sejak dikirimkannya ke masing-masing OPD atau Instansi selesai, saya minta surat ke Inspektorat untuk menindak lanjuti. Saya sudah tanya ke Inspektorat, itu pertengahan Agustus 2018 ini masa limit,”ujarnya.

ilustrasi/Red Lampungsai.com

Disisi lain, Direktur Eksekutif LSM Gerakan Transparansi Rakyat (GETAR) Lampung, Edison memaparkan peranan aparat penegak hukum terhadap LHP yang dikeluarkan BPK. LHP itu fungsinya juga untuk meminimalisir penyalahgunaan keuangan, mencegah gejala korupsi dan sebagai alat bukti yang cukup kuat dalam penanganan kasus tindak pidana korupsi (Tipikor).

Dari itu, Aparat penegak hukum terbantu dalam menjalankan fungsinya, di Kota Metro tidak pernah ada kabar, penegak hukum memproses indikasi Tipikor sesuai data dalam LHP, padahal dalam MoU BPK dan Aparat Penegak Hukum (APH) itu sudah jelas fungsi masing-masing keberadaannya sejak disahkan pada 2008 lalu.

“Tinggal dilihat, apakah karena kesengajaan atau tidak, terlebih DPRD juga memiliki fungsi mengawasi, dan setiap penyelenggaraan keuangannya tentu mendasari dengan aturan pengelolaan keuangan negara dan sistem perbendaharaan, kalau sudah berulang terjadi adanya ketidak wajaran dalam LHP, ya patut dipertanyakan,”katanya.

Masih menurut Edison, Dalam hal ini, menurut hemat LSM GETAR, kajian hukum pidana terhadap LHP BPK yang tidak dapat diyakini kewajarannya dan berpotensi sebagai tindak pidana korupsi, patut di laksanakan oleh APH. Dalam LHP itu, hasil pemeriksaan asal usul dan besarnya penerimaan keuangan negara dari manapun sumbernya, dimana disimpan serta peruntukkannya.

Hasil pemeriksaan BPK itu, LHP atas laporan keuangan pemerintah, kinerja yang termuat kesimpulan dan rekomendasi. Disini ada kutipan “Tidak dapat di yakini kewajarannya, tentu merupakan indikasi pidana korupsi atau bukan dalam laporan keuangan negara. Penegak hukum yang lebih paham didalamnya, termasuk juga dalam penelitian hukum empiris yang bersifat deskritif yang dilakukan pihak BPK terkait.

“LHP yang tidak dapat diyakini kewajarannya itu, ada versi salah saji karena eror atau kekeliruan dalam pencatatan laporan keuangan, bukan kesalahan. Tetapi jika terjadi karena kecurangan (Fruad) merupakan suatu kejahatan yang mengandung beberapa unsurnya yakni perbuatan tidak jujur, kesengajaan dan keuntungan yang merugikan orang lain. Maka kecurangan itu (Fruad) dalam penyajian laporan keuangan dapat dikatakan sebagai tipikor,”jelas Edison.

Edison juga mengungkapkan, memang benar semua ada prosesnya, terlebih LHP ada masa tenggat 60 hari. Dihitung sejak Mei 2018, sampai sekarang Agustus 2018, mungkin sudah lebih dari 60 hari. Namun APH tidak juga menunggu dan menunggu, perannya juga ada didalamnya mengawasi, sebab LHP itu guna memudahkan APH menindak lanjuti temuan BPK.

Maksudnya, tidak melulu menunggu itu, adalah melakukan tindak lanjut dalam pemahaman yang sama tentang perbuatan melawan hukum dalam pengertian administrasi dan pidana. Kemudian pemahaman yang sama tentang kerugian negara dalam pengertian administrasi dan pidana serta mendorong APH untuk menindak lanjuti LHP tersebut yang terindikasi tindak pidana.

Termasuk didalamnya mengetahui proses format dan rumusan temuan yang di butuhkan APH. Menyamakan langkah-langkah bertindak ketika ditemukan perbuatan melawan hukum yang merugikan keuangan negara, memberikan kesimpulan telah tercukupinya unsur kerugian dan atau unsur pidana.

“Saya rasa itu lah adanya sebagian bentuk dalam MoU terkait dalam pemahamannya. Antara Administrasi dan pidana, ada juga yang namanya pemeriksaan investigasi yang dilakukan guna mengetahui atau mengungkap kerugian negara/daerah dan unsur pidana. Dan ini saya rasa sudah disampaikan atau dilaporkan kepada pihak berwenang sesuai ketentuan yang ada. Nah disini tinggal tergantung peranan dari DPRD dan APH setempat, dalam menyikapinya sebagaimana Slogan “Katakan tidak pada Korupsi atau Berantas Tindak Pidana Korupsi,”pungkasnya.

Bacahttps://lampungsai.com/berita-lampung-terkini/ada-kelebihan-pembayaran-di-tubuh-dprd-kota-metro-sebuah-tanya-bagaimana-fungsi-pengawasannya-selama-ini/

Diketahui, LHP Keuangan TA 2017, diserahkan BPK RI Perwakilan Provinsi Lampung,  sekitar awal  Mei 2018 lalu, kepada Ketua DPRD Kota Metro Anna Morinda berbarengan dengan pemberian WTP kepada Pemerintah setempat, diterima langsung oleh Wali Kota A.Pairin.

Dalam LHP tersebut terdapat beberapa hal yang di anggap tidak sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku, terjadi selisih atau kelebihan pembayaran dan penyerapan anggaran di setiap program kegiatan Dinas Instansi terkait, utamanya Dinas PUPR dan beberapa Dinas Instansi lain (Dispora, Dinas Kesehatan, Dinas Pertanian) serta di tubuh DPRD setempat, secara menyeluruh 25 anggota dewan harus memulangkan kelebihan pembayaran atas Tunjangan Komunikasi atau TKI.

Guna kelengkapan data informasi terkait LHP tersebut, berulang mencoba untuk menemuia Kadis PUPR Irianto, di jam-jam kerja efektif 08.00 WIB dan 13.56 WIB, kerap tidak berada di ruang kerjanya (Kantor), terlebih di musim proyek TA 2018. Terlebih di momen Rakor yang berlangsung di Aula  Pemkot setempat, Senin 06 Agustus 2018, Kadis PUPR Irianto, begitu cepat menghilang usai Rakor berlangsung.

Selasa 07 Agustus 2018, tim media mencoba untuk menghadap Wali Kota A.Pairin, untuk mewawancarai, ruang tunggu Wali Kota ada beberapa Tamu yang hendak menghadap. Melalui salah satu ajudan pimpinan daerah setempat, Arif menyampaikan kepada Tim media “Besok saja, Besok pak Wali kosong agenda, biasanya jam 08.00 WIB sudah di sini (Kantor), kalau tidak keliling,”kata Arif. (Tim)

LEAVE A REPLY