Mega Proyek Pasar Di Terminal Kota Metro, DPRD Dan Pemkot Beda Persepsi

0
150
Lokasi pembangunan Ruko di tengah Terminal Kota Metro dan bangunan pasar Basah./Tim

Kota Metro, Lampungsai.com –  Mengulas Mega Proyek Terminal Kota Metro alih fungsi menjadi  Pasar.  Sebelum di lakukan pembangunan Era 2015 lalu, antara Pemerintah Kota Metro dan DPRD setempat, telah membuat kesepakatan bahwa Terminal Kota tersebut, tidak bisa di alih fungsikan.

Saat ini sudah terbangun kokoh ruko dan bangunan pasar basah di Terminal Kota, dengan pelaksana PT. Tiga Satu Mandiri Join Operation PT Satria Sukarso Wawai, di era kepemimpinan Wali Kota A.Pairin dan Wakil Djohan serta era kepemimpinan DPRD setempat, Anna Morinda dengan Wakil Ketua Fahmi Anwar, di duga ada “Main Mata” diantaranya bersama pengembang.

Hal tersebut juga diketahui ada indikasi pelanggaran yakni melanggar Perda No 01 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Metro.

Terkait hal ini, salah satu anggota DPRD Kota Metro, yang belum mau di sebutkan namanya, Rabu 08 Agustus 2018, mengungkapkan, masalah pembangunan Pasar di Terminal Kota Metro tersebut, pihaknya hingga sampai saat ini masih meminta data-data yang diperlukan. Sehingga bisa segera dilakukan pembahasan, agar bisa mengetahui permasalahanya.

Sebab dari awal ada rekomendasi persetujuan DPRD Kota Metro periode 2009-2014 , ada beberapa catatan, yang pertama tidak merubah bentuk terminal, dan yang kedua tidak ada pasar basah. Namun dalam prakteknya, terbangun pasar basah, dan terminal kota metro bisa di tiadakan.

Kemudian, masih menurutnya, untuk Terminal Mulyojati 16c, sekarang sudah di ambil alih oleh Dinas perhubungan Provinsi Lampung, artinya sekarang bukan milik Kota Metro.

“Lantas, apa iya Terminal tinggal satu satunya mau di tiadakan,?. Selain itu, pihak DPRD juga akan melakukan croscek ke lokasi Terminal Kota,”ujarnya.

Disisi lain, diketahui bahwa dasar penataan dan pembangunan tersebut harus memperhatikan pula surat persetujuan perjanjian kerjasama penataan pembangunan pasar, eks bioskop nuban, terminal kota dan pasar Kopindo yang dikeluarkan oleh DPRD Kota Metro. Sebagaimana surat persetujuan perjanjian kerja sama No: 030/176/DPRD/2014, ada dua hal yang harus dipenuhi, yakni dengan pertimbangan alasan kebutuhan organisasi yaitu pengembangan tugas Pemerintah untuk menyediakan pasilitas perbelanjaan yang lebih baik serta representatif.

Kemudian, hal berikutnya adalah untuk mendukung operasional transportasi darat yang lebih lancar menuju pusat pemerintahan dan niaga Kota Metro. Maka penataan atau pembangunan pasar tersebut, tidak harus mengubah fungsi terminal Kota Metro dan pertokoan yang dibangun sesuai dengan penunjang terminal dan “Bukan” pasar basah.

Menanggapi hal ini, dilansir Sinarlampung.com (Tim), Sekretaris Kota Metro A. Natsir AT, mengatakan bahwa, pembangunan toko tersebut telah sesuai dengan surat perjanjian kerjasama yang dibuat, menurutnya surat perjanjian tersebut memiliki lampiran seperti gambar dan lainnya sudah cukup jelas. Rabu 08 Agustus 2018, didepan ruang kerjanya.

Pemerintah tidak bisa memutus sepihak perjanjian kerjasama, harus melalui putusan pengadilan. Artinya ada surat persetujuan perjanjian kerjasama dari DPRD Kota Metro. “Mengenai adanya dua item di dalam persetujuan perjanjian kerja sama, tidak tertera dalam surat perjanjian kerjasama yang dibuat. Pembangunan pasar di Terminal Kota Metro itu semua sudah sesuai,  termasuk Perda RTRW, tidak ada yang dilanggar, hanya lingkup terminalnya saja yang dikurangi menjadi lebih kecil,”pungkasnya. (Tim)

LEAVE A REPLY