LSM Perkara Soroti Bangunan Perumahan Bersubsidi Lempuyang Diduga Belum Ber-SNI

0
1017

Kota Metro, Lampungsai.com – Dewan Pengurus Daerah (DPD) Lampung, LSM Perkara soroti pembangunan perumahan bersubsidi, Perumahan Lempuyang, Jl.Merdeka, RT 05 RW 01, Bd 29, Kelurahan Banjarsari, Kecamatan Metro Utara, Kota Metro, dibangun asal jadi.

Hasil investigasi LSM Perkara, didapati proses pembangunan tiap unit rumah, Perumahan Lempuyang tersebut, diduga tidak berstandar nasional atau SNI. Di lihat dari awal pondasi tidak memakai sloof corewall, sementara perumahan dengan jumlah ratusan unit dibangun diatas lahan eks persawahan.
“Di awal pembangunan titik nol, pondasi tiap – tiap rumah bersubsidi itu tidak ada sloof, hanya pondasi batu saja di letakan di atas lahan sawah belum di padatkan atau di timbun. Di beberapa unit rumah yang tegak, juga terdapat teknis bangunan yang tak sesuai SNI perumahan bersubsidi,” kata Ketua LSM Perkara DPD Lampung, Hendri kepada media ini. Selasa, 14 Desember 2021.
“Disini diduga terjadi pembohongan dan merugikan konsumen yang telah menempati rumah bersubsidi tersebut. Pemerintah dan pengembang harus bertanggungjawab dan harus dilakukan pengecekan uji kelayakan hunian bersubsidi tersebut,”tegas Hendri.
Artinya, Hendri melanjutnya, pihaknya telah memberikan informasi kepada beberapa konsumen rumah bersubsidi agar mengetahui standar spesifikasi rumah bersubsidi yang ditawarkan pengembang dengan angsurannya ke BTN.
Biasanya perumahan bersubsidi itu, 30×60 dan 30×30 yang mana diutamakan pemerintah melalui kementerian PUPR bahwa Kualitas bangunan tidak dapat ditawar, karena itu merupakan syarat dasar yang harus dipenuhi oleh para pengembang untuk menyediakan hunian layak bagi masyarakat.

“Setiap rumah subsidi yang dibangun harus memenuhi ketentuan teknis bangunan, yaitu persyaratan kelaikan hunian yang meliputi keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan kemudahan serta memenuhi persyaratan tata bangunan dan lingkungan, yang merupakan syarat dalam mewujudkan perumahan sehat dan berkelanjutan,”ungkapnya.

Masih kata Hendri, guna memastikan kualitas hunian yang dibangun pengembang sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan pemerintah, Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP) Kementerian PUPR, dan perlu di pertanyakan ke pihak pengembang dan pihak Dinas Perumahan serta BTN nya.

Merujuk pada Peraturan Kementerian PUPR yang diberlakukan sejak 1 April 2020 lalu, tertuang dalam keputusan Menteri PUTR No. 242/KPTS/M/2020, mengenai penghasilan kelompok sasaran, besaran suku bunga, masa subsidi hingga jangka waktu Kredit Pemilikan Rumah (KPR). Hal ini, demi mewujudkan terlaksananya program sejuta rumah yang diusung Pemerintah.

Selain itu, ada aturan patokan harga untuk rumah bersubsidi yang di bebaskan dari pengenaan pajak pertambahan nilai (PPN) sebesar 10 Persen, di PMK No.18 tahun 2019. Aturan yang ada ini, sementara ini di mungkinkan masih berlaku.

“Program sejuta rumah ini, di luncurkan sejak 2015 silam, guna meningkatkan sinergi antara pelaku pembangunan dalam kerangka ekosistem penyediaan perumahan. Setiap periodenya di haruskan mendulang mutu dan kualitas perumahan subsdi yang berstandar SNI sesuai aturan kementerian PUPR. Artinya perlu di sukseskan program ini,”pungkas Hendri.

Terfokus pada perumahan lempuyang di Kota Metro, Pemerinah setempat, Dinas Perumahan dan Bn serta Pengembang, harus bertanggung jawab dalam hal kualitas fisik bangunan rumah bersubsidi dan pembiayaannya.

“Kami dari LSM Perkara, akan membawa temuan dugaan pembohongan publik dan merugikan konsumen atas perumahan subsidi itu, ke pihak berkewenangan di pusat. Jelas, dari awal titik nol pembangunan tidak sesuai, pa lagi bangunannya. Selain itu, pembiayaanya pun, kami padukan dengan aturan yang berlaku, pengembang dan BTN harus bertanggungjawab, sebab sebagian unit sudah terjual dan dihuni,”tegas Hendri.

Perumahan bersubsidi itu kan jelas program pemerinah pusat, salah satu upaya pengentasan kemiskinan termasuk untuk penurunan stunting. Artinya, tidak cukup dilakukan dengan bantuan sosial.

Ada dua pendekatan yang dipakai yakni pertama dengan penyediaan bantuan sosial dan kedua dengan pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat ini, lanjutnya, membutuhkan dukungan perumahan, air bersih dan sanitasi.

“Dalam pemulihan ekonomi saat ini, sektor properti dan perumahan menjadi pendorong utama terutama dalam penciptaan lapangan kerja bagi masyarakat. Inilah perlu di pahami, maka diulas lagi, pengembang, dinas perumahan dan BTN termasuk pimpinan daerah Kota Metro, bertanggungjawab dan harus benahi semua dugaan yang LSM Perkara dapati,”tegas Hendri. (Red)

LEAVE A REPLY