LMP Sumbar Nilai Pemprov Tak Tegas Adanya Keterlambatan Kucuran Bansos Covid -19

0
276

Sumatera Barat (Padang), Lampungsai.com – Laskar Merah Putih (LMP) Provinsi Sumatera Barat, sayangkan pihak Pemerintah Provinsi setempat tidak tegas atas keterlambatan bantuan sosial warga terdampak Covid-19, yang terjadi di beberapa Kabupaten/Kota provinsi setempat.

Perlu diketahui bahwa, pihak KPK telah mengeluarkan Surat Edaran (SE) No. 11 tahun 2020 tentang Penggunaan Data terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan Data Non-DTKS dalam pemberian bantuan sosial kepada masyarakat, upaya mengatasi dampak wabah penularan Covid – 19.

Dalam SE itu terdapat beberapa poin, salah satunya tentang peranan masyarakat dalam mengawasi Data DTKS. KPK mendorong pelibatan dan peningkatan peran serta masyarakat untuk mengawasi.

“Untuk itu, kementerian/lembaga dan pemda perlu menyediakan sarana layanan pengaduan masyarakat yang mudah, murah dan dapat ditindaklanjuti segera,” ujar Firli Ketua KPK kepada awak media, belum lama ini, di Jakarta.

Merespon hal ini, Laskar Merah Putih (LMP) Markas Daerah Sumatra Barat memastikan bahwa validasi DTKS adalah perbaikan terkait ketepatan status penerima bantuan dilakukan secara berkala, dengan bantuan pendataan oleh Pemerintah Daerah dan prosedur Verifikasi Validasi (Verivali), sehingga diyakini penerima telah tepat sasaran.

Dikatakan Ketua Markas Daerah (Mada) LMP Sumbar, Zaidina Hamzah bahwa pihaknya mengapresiasi program relawan Covid-19 melalui internal program yakni Gerakan Nasional yang sedang berjalan mengoordinasikan pendataan, agar Jaring Pengaman Sosial (JPS) berupa bansos berbentuk tunai, barang maupun bentuk lainnya agar dapat disalurkan tepat sasaran. Senin, 04 Maei 2020.

Lebih lanjut, mengimbau juga kepada pihak-pihak pengemban amanah penyaluran bansos mulai tingkatan Kabupaten dan Kota hingga Desa wilayah kerja Pemprov Sumbar, agar bekerja seikhlas dan semaksimal mungkin. Buka data seluas-luasnya untuk peran serta ormas seperti LMP  dan lainnya secara transparan dan akuntabel, berpedoman pada UU Keterbukaan Informasi Publik (KIP).

“Dalam hal ini, Laskar Merah Putih ikut berperan mewujudkan tujuan pencegahan korupsi bersama KPK,”tegas Zaidina Hamzah.

Sementara itu, Sekretaris Mada LMP, Deno Rafion menyayangkan ketidaktegasan pihak Pemrov Sumbar terhadap  Kabupaten/Kota, terjadinya keterlambatan dalam pendataan, verifikasi dan validasi orang yang akan menerima bansos dalam bentuk bantuan lansung tunai (BLT) atau sembako.

“Kami berharap, dengan telah ditetapkannya PSBB oleh Pemprov Sumbar sejak tanggal 22 April 2020 sampai berakhir tgl 5 Mei 2020 dan berkemungkinan akan diperpanjang, masyarakat harusnya telah mendapatkan bansos tersebut. Tapi sangat disayangkan, hingga hari ini baru tiga daerah tingkat dua yang telah menyalurkan dengan alasan keterlambatan penyaluran karena keterlambatan kabupaten/kota di Sumbar menyerahkan hasil validasi data,” paparnya. (Rilis Bidhumas Mada LMP Sumbar)

LEAVE A REPLY