LKPJ Walikota Metro, Fraksi Gerindra Minta Dewan Pendidikan Jangan Dari Anggota DPRD

0
415
Arsip. lampungsai.com.Paripurna Pandangan Fraksi atas LKPJ Walikota Metro TA 2016. Rabu 29 Maret 2017./red

Metro, Lampungsai.com – Fraksi Gerindra Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Metro, kritiki beberapa poin berkaitan dengan program Pemerintah Kota Metro yang sudah terlaksana TA 2016 dan akan dilaksanakan. Salah satunya adalah rencana dibentuknya tim seleksi dewan pendidikan, yang mana dewan pendidikan tersebut bukan dari kalangan anggota dewan DPRD.

“Dengan dibentuknya tim seleksi dewan pendidikan, untuk memilih anggota dewan pendidikan, haruslah benar-benar mengerti  tentang dunia pendidikan, baik dari seorang pengusaha, guru, tokoh atau pun eksekutif (PNS) dipilih sesuai dengan aturan, dan bukan memilih dari kalangan anggota Dewan DPRD,”

Demikian dikatakan Sekertaris Fraksi Gerindra Ariyanto mewakili Ketua Fraksi Ridwan Sory Ma’oen Ali, saat membacakan pandangan fraksi Gerindra terhadapa LKPJ Walikota TA 2016 dalam Sidang Paripurna, di ruang sidang DPRD setempat, Rabu 29 Maret 2017.

Ariyanto mengungkapkan, Kota Metro merupakan Kota Pendidikan, Dewan Pendidikan yang terpilih nantinya, tidak berasal dari anggota DPRD. Meskipun Anggota DPRD tersebut masuk dalam organisasi masyarakat ataupun lembaga politik lain. Sebab, sesuai dengan ketentuan dalam aturan yang mengatur syarat menjadi anggota DPRD yakni UU No 08 tahun 2012, UU 17 tahun 2014, UU No 23 tentang Pemerintahan daerah.

“Selain dari hal itu, yang terpenting adalah etika moral, sudah menjadi anggota dewan DPRD dengan tugas pengawasan, termasuk mengawasi dewan pendidikan,”ungkap Ariyanto.

Dengan penyampaian ini, Aryanto menambahkan, diharapkan dapat menjadi catatan bagi semua, bila diperlukan sebuah kajian lebih mendalam dalam hal ini, maka Fraksi Gerindra siap membahasnya dengan Fraksi-Frkasi lainnya yang tergabung dalam pembahasan Panitia Khusus (Pansus).

Selain dari menkritiki hal tentang dean pendidikan, dalam pandangan fraksi Gerindra itu juga menyinggung soal Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) APBD 2015 yang diserahkan pada tahun 2016, yang sampai saat ini tidak ada pemberitahuan ke DPRD, sudah ada tindak lanjutnya atau belum.

Terkait hal ini, Walikota Metro A.Pairin mengungkapkan, mengenai hasil audit BPK, sudah ditindaklanjuti melalui pihak Inspektorat dengan mengkoordinasikan LHP BPK kepad seluruh organisasi perangkat daerah, yang kemudian dilakukan penyesuaian administrasi termasuk pengembalian keuangan negara.

Kemudian, masalah dewan pendidikan, tentu akan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dan pastinya sangat menyambut baik saran kritik fraksi Gerindra, yang mana masukan itu menjadi kritik membangun Pemerintah Kota Metro untuk lebih baik lagi,”ungkap Pairin. (Tama)

LEAVE A REPLY