DPRD Lampung Tengah Gelar Paripurna Nota Pengantar Laporan LKPj Bupati

0
32

Lampung Tengah, Lampungsai.com – Rapat paripurna DPRD Lamteng Tentang Penyampaian Pidato Nota Pengantar laporan Keterangan Pertanggung jawaban Bupati Lamteng Tahun 2018. Senin, 01 April 2019.

DPRD Lampung Tengah akan membentuk panitia khusus (pansus) menindaklanjuti Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj.) Bupati Lamteng TA 2018. DPRD menarget satu bulan ke depan akan ada rekomendasi ke Pemkab Lamteng.

Wakil Ketua II DPRD Lamteng, Riagus Ria menyatakan pihak masih akan bekerja menyikapi LKPj. TA 2018 yang disampaikan bupati. “Kita masih akan bekerja. Kita bentuk pansus untuk melihat LKPj. TA 2018. Satu bulan ke depan akan ada rekomendasi dari DPRD,” katanya. via

Perihal apa yang akan disikapi, Riagus menyatakan terkait pendapatan daerah yang tidak mencapai target. “Ya, kita lihat soal pendap atan daerah yang tak mencapai target. Terutama masalah transfer daerah dari pusat yang tidak tercapai,” ungkapnya

Sekadar diketahui, Pemkab Lamteng menargetkan pendapatan daerah 2018 sebesar Rp2.546.700.281.403 dan terealisasi Rp2.474.608.077.334 atau sebesar 97,17%. Ini berdasarkan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj.) Bupati Lamteng TA 2018.

Bupati Lamteng Loekman Djoyosoemarto dalam pemaparannya
Realisasi pendapatan daerah berasal dari PAD, dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan yang sah. “PAD sebesar Rp165.411.403.889,54; dana perimbangan Rp1.808.254.062.561; dan lain-lain pendapatan yang sah Rp496.571.666.757.06,” katanya dalam sidang paripurna DPRD Lamteng.

Kemudian belanja daerah 2018, kata Loekman, ditargetkan Rp2.600.914.765.683 dan terealisasi Rp2.388.867.28l.594,57 atau sebesar 91,85%. Realisasi belanja ini dipergunakan untuk belanja tidak langsung Rp1.469.643.931.275,86. Yakni untuk belanja gaji pegawai, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bantuan keuangan pemprov dan desa, serta belanja tak terduga.

Lalu, belanja langsung Rp919.223.395.318,71 yang dipergunakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan bidang urusan wajib pelayanan dasar, urusan wajib non pelayanan dasar, urusan pilihan, dan urusan penunjang.

Selanjutnya pembiayaan daerah, kata Loekman sisa lebih pembiayaan anggaran daerah (Silpa) 2018 sebesar Rp139.955.235.020,15. “Silpa 2018 sebesar Rp139.955.235.020,15,” ungkapnya. (Adv)

LEAVE A REPLY