Lambang Garuda Diganti, Dewan Adat Mesuji Siap Kawal Proses Ketegasan Hukum

0
269
Bupati Mesuji, Khamamik bersama istri Elviana dan Jajaran Dinas Pendidikan serta jajaran kepala sekolah saat pembagian bantuan Tas./Red

Mesuji, Lampungsai.com – Menyoal pihak Dinas Pendidikan Kabupaten Mesuji, merubah lambang negara burung garuda dengan telapak tangan simbol lima jari, yang dilaporkan warga Kecamatan Way Serdang ke Mapolres setempat, Dewan Adat Kabupaten setempat menyampaikan sikap, siap kawal proses hukum agar tidak berlarut – larut.

“Kami siap ambil bagian, mengawal persoalan ini yang mulai timbul gejolak ditengah masyarakat. Tujuannya agar, proses hukum dalam penanganannya tidak berlarut-larut,”tegas Ketua Dewan Adat Kabupaten Mesuji, Mat Jaya, kepada media. Senin 03 Desember 2018, lalu.

Mat Jaya yang juga tokoh pendiri Kabupaten Mesuji, melanjutkan, terkait hal ini, pihaknya juga akan segera berkoordinasi dengan pihak kepolisian. mMngingat permasalahan mengenai lambang negara ini berskala nasional, dan pihak Dewan Adat pun telah menerima banyak aduan dari masyarakat terkait keberadaan bantuan tas berlogo lima jari dalam perisai pancasila.

“Saya khawatir jika ini tidak segera diantisipasi dapat berubah menjadi permaslahan yang sangat besar, mengingat bahwa gejolak di masyarakat sudah saya rasakan, bahkan ada banyak juga orang mengadu ke saya tentang tas itu. Maka scepatnya saya akan berkoordinasi dengan pihak Polres agar segera diproses tegas secara hukum serta melakukan langkah antisipasi,”ungkapnya.

Terpisah, Kasat Reskrim Polres Mesuji, AKP Denis Arya Putra, diruang kerjanya mengatakan bahwa, pihaknya telah mendalami permasalahan tersebut, sejauh ini pihaknya juga menunggu keterangan dari tim ahli tentang lambang negara.

“Kami menerima aduan adanya sebuah perkara pidana, perlu dipahami saat ini kami juga sudah mengambil langkah langkah penyelidikan, yang terpenting kami juga menunggu pendapat dari tim ahli yang berkompeten untuk menyatakan apakah memang ini suatu bentuk tindak pidana atau bukan,”terangnya.

Diberitakan sebelum, terait penggantian burung garuda dalam perisai Pancasila dengan simbol telapak tangan lima jari, pada tas bantuan yang dibagikan kepada peserta didik SD dan SMP oleh Dinas Pendiikan, pihak DPRD setempat juga akan melaporkannya ke BPIP, sebagaimana disampaikan Wakil Ketua Fraksi PDIP, Abdul Hamid dalam rapat paripurna beberapa waktu lalu.

“Kami menilai bahwa hal ini dapat mencederai nilai-nilai luhur pancasila serta keagungan lambang negara indonesia yaitu burung garuda. Maka kami tak segan untuk melaporkan pihak dinas pendidikan kepada Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP),”ungkapnya.

Lebih lanjut, Abdul Hamid mengatakan, kekhawatiran tentang kemungkinan munculnya berbagai persepsi yang timbul di kalangan publik akibat gambar tersebut.

“Lambang negara maupun pancasila adalah hal yang final dan tak dapat dirubah rubah lagi. Kami khawatir adanya gambar pada bantuan tas tersebut dapat memicu pendapat publik hingga muncul presenden buruk pada keabsahan burung garuda serta pancasila,”tandasnya.

Kritikan keras juga timbul dari Ikatan Alumni SMA Negeri I Way Serdang yang disingkat IMA. Menurutnya program bantuan tas sekolah yang dibagikan oleh pihak disdik tersebut,  dinilai tidak tepat. Manakala terdapat simbol lima jari yang disandingkan dengan pancasila terpampang pada tas bantaun TA 2018.

“Ini adalah bentuk Kebijakan tanpa pengendalian dari Pemerintah setempat, dalam hal ini Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang cenderung ceroboh, mengingat semangat pemerintahan Pusat telah membentuk Badan Pembinaan Ideologi Negara dengan tujuan untuk membina ideologi Pancasila beserta dengan simbol-simbol lainnya yang diatur secara tegas melalui Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, “pungkas Ketua IMA Way Serdang yang juga selaku mahasiswa semester 7 Fakultas Hukum Unila, Erwin G.

Masih menurutnya, hal ini juga menjadi sebuah tamparan bagi dunia pendidikan, yang mestinya mereka diberikan pembelajaran yang baik semata-mata untuk mempersiapkan generasi-generasi bangsa dan negara ini di masa yang akan datang.

“Kondisi yang terjadi ini juga, tercium aroma politik, berkedok bantuan tas. Apabila ditelisik lebih jauh perspektif politik, kontestasi demokrasi pada pemilu 2019 menjadi persoalan tersendiri, maka tidak heran apabila hal ini diindikasikan ada keterkaitan diantara keduanya,”ujarnya .(Tim/Baginda/red)

LEAVE A REPLY