KRPDL Gelar Aksi Tolak Hasil Pilgub Lampung 2018, Tuntut Penegak Hukum Usut SGC

0
341
Koordinatorl Lapangan Aksi KRPDL, Nurul Ihkwan (bertopi hitam) saat di wawancarai media disela aksi./Tim

Lampung Selatan, Lampungsai.com –  Aksi masa menolak hasil Pemilihan Gubernur Lampung 2018, yang sebelumnya di lakukan warga masyarakat Bandar Lampung, Kabupaten Lampung Tengah, Pringsewu dan Lampung Barat, sejak 04 Juli sampai dengan 05 Juli 2018 kemarin. Giliran massa yang tergabung Koalisi Rakyat Penyelamat Demokrasi Lampung (KRPDL), di Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan, menggelar aksi menyampaikan aspirasi menolak hasil Pilgub. Jumat 06 Juli 2018.

Koordinator lapangan, aksi KRPDL  Nurul Ikhwan, mengatakan, sebelum melakukan aksi, pihaknya telah melakukan prakondisi aksi, pada pukul 22.00 WIB, Kamis 05 Juli 2018 (malam). Secara menyeluruh telah terlaksana, sekaligus menyerukan dan mengundang warga masyarakat Lampung Selatan yang merasa tidak dapat meneria hasil Pilgub 27 Juni 2018, untuk hadir dan bergabung dalam aksi.

Semua dilakukan memiliki alasan jelas, terlebih adanya dugaan kecurangan dan praktik kotor Politik Uang, oleh paslongub Nomor urut 3, terjadi di seluruh wilayah Kab/Kota secara TSM sejak H-10 hingga serangan fajar pencoblosan 27 Juni 2018.

“Kami yakin rakyat setuju, yang namanya agung di janji namun lancung di aksi adalah bentuk penghianatan tak termaafkan, karena itu wajib diperangi,”kata Nurul berfilosofi.

Lebih kurang, 500 massa turun dalam aksi yang dimulai sejak pukul 09.00 WIB, Jumat 06 Juli 2018. Titik kumpul di Lapangan Cipta Karya samping kantor Kecamatan Kalianda, selanjutnya bergerak long march menuju kantor Pemkab dan DPRD Lampung Selatan.

Dijelaskannya, adapun poin tuntutan dalam aksi, pertama, menolak hasil Pilgub Lampung 2018 yang di nodai TSM,  praktik culas politik uang paslon Arinal-Nunik!. Kedua, menuntut  tangkap dan penjarakan bos Sugar Group Companies (SGC) Purwanti Lee dan Gunawan Jusuf, yang patut diduga jadi aktor utama penyandang dana kampanye paslon Arinal-Nunik dan berusaha menghalalkan segala cara demi membajak demokrasi di Lampung.

Ketiga, adili dugaan praktik pengemplangan pajak PT. SGC, buka kembali dan usut tuntas kasus penyerobotan lahan rakyat yang sewenang-wenang dilakukan SGC, ukur ulang lahan Hak Guna Usaha (HGU) SGC.(Tim/Red)

LEAVE A REPLY