Komisi III DPRD Mesuji Tuding Pihak PLN Rayon Menggala Tak Hargai Lembaga Negera

0
1359
Foto: Arsip, hearing Komisi III DPDR Mesuji bersama Pihak PLN Rayon Menggala.

Mesuji, Lampungsai.com – Pihak DPRD Kabupaten Mesuji tuding pihak PLN Rayon Menggala, layaknya anak kecil, tak hargai lembaga negara (DPRD). Tudingan muncul lantaran pihak PLN setempat tidak konsekuen dan koperatif menindaklanjuti perjanjian bersama usai hearing beberapa waktu lalu, untuk merealisasikan pemasangan KWH warga yang telah lunas.

Foto: Arsip, hearing Komisi III DPDR Mesuji bersama Pihak PLN Rayon Menggala.

“Pihak PLN Rayon Menggala itu seperti anak kecil yang tidak bisa menghargai lembaga negara seperti DPRD. Sudah berulang kali pihak DPRD Mesuji mengirim surat dan melakukan komunikasi via telephone untuk melakukan haering lanjutan, karena haering pertama di anggap belum final dan belum mendapatkan kesepakatan. Akan tetapi pihak PLN Rayon Menggala meluli beralasan sibuk ada urusan internal PLN, alasan yang tidak logik,”ungkap Sekretaris Komisi III, DPRD setempat, Hartopo. Senin, 20 Januari 2020.

Awal hearing beberapa waktu lalu, kata Hartopo, membahas adanya laporan warga bahwa PLN Rayon Menggala belum juga merealisasikan KWH yang sudah menjadi hak warga dan telah lunas semua syarat administrasi. Dalam hearing itu, belum ada kesepakatan. Pihak PLN berjanji akan hadir kembali, bilamana akan dilakukan dengar pendapat selanjutnya. Namun realitanya tak sesuai komitmen.

Komisi III akan segera melakukan rapat intern. setelahnya akan berkoordinasi dengan pihak PLN Provinsi Lampung, untuk segera menindaklanjuti persoalan di Mesuji serta meminta pihak PLN Lampung memberi sanksi keseluruhan pihak PLN Rayon Menggala.

“Langkah ini dilakukan karena pihak PLN Rayon Menggala tidak merespon persoalan yang menjadi kewajiban PLN atas laporan warga. Jika menunggu kepastian dari PLN Rayon Menggala tidak akan selesai,”tegas Hartopo.

Terkait ini, pihak PLN Rayon Menggala belum bisa di temui untuk dikonfirmasikan, hingga berita ini diterbitkan.

Diketahui sebelumnya, akibat tidak jelas realisasi KWH, Warga Masyarakat dari Tujuh Desa, Kabupaten Mesuji gelar aksi demo ke Kantor PLN Rayon Menggala, tuntut hak KWH yang belum direalisasikan sejak Agustus 2019 lalu. Warga merasa di bohongi dan hanya menerima secarik kertas tertulis nomor token, usai penyelesaian administrasi syarat pemasangan baru secara online.

Koordinator aksi, Herman menyampaikan bahwa, masyarakat dari tujuh desa yang ada di Mesuji,  sudah sangat lama menunggu janji-janji dari pihak PLN terkait KWH, yang tidak kunjung di keluarkan. Padahal masyarakat sudah menyelesaikan kewajibannya dalam hal menyetor dana ke PLN.

Dalam aksi ini, warga menuntut merealisasikan KWH segera. Sejak Agustus 2019 sampai saat ini hanya dijanjikan, tidak ada alasan pihak PLN Rayon Menggala menahan KWH warga yang sudah menjadi Hak.

“Kami berharap PLN, bisa bijak dapat membedakan, mana yang harus di utamakan dan mana yang bukan,”ungkap Herman. (Baginda)

LEAVE A REPLY