Khamamik Jalani Proses Hukum Peradilan, Kebijakan Nota Dinas Selama Kepemimpinannya Dicabut

0
304
Arsip Red Lampungsai.com

Mesuji, Lampungsai.com – Sejumlah kebijakan masa kepemimpinan Khamamik selaku Bupati Kabupaten Mesuji, terindikasi bermasalah berbenturan dengan aturan yang berlaku, termasuk persoalan Nota Dinas Bupati setiap pencairan anggaran atas program kegiatan organisasi kepemerintahan setempat.

Sekretaris BPKAD Kabupaten Mesuji, Hendra Cipta./berita24/Baginda

Pasca OTT Fee Proyek Infrastruktur yang langsung melibatkan Khamamik yang kini tengah menjalani proses peradilan tipokor Tanjungkarang. Satu persatu kebijakan yang dianggap akan bermasalah, di hapus. Sebagian orang-orang Bupati yang menjabat sebagai Pimpinan OPD, Kepala Bagian dan jajaran mulai berhati-hati dan menutup semua persoalan yang lalu.

Salah satunya, kebijakan Nota Dinas Bupati, mulai berani dan secara tegas pihak Badan Pengelolaan Keuangan & Aset Daerah (BPKAD) setempat, mencabut kebijakan  Nota Dinas Bupati yang mengatur pengelolaan keuangan daerah.

Atas hal ini, mendapat dukungan penuh dari pihak DPRD Kabupaten setempat. Sebagaimana di utarakan oleh anggota Komisi A, Mego dari fraksi PDI-P, pihaknya mendukung dan mengapresiasi hal yang di ambil sebagai kewenangan dan kebijakan Plt Bupati.

Baca https://lampungsai.com/berita-lampung-terkini/nota-dinas-bupati-mesuji-ganjal-anggaran-masih-berlanjut-rekanan-lapor-ke-polda/

“Kita setuju dan mendukung penuh langkah Plt. Bupati dengan membuat Perbup menghilangkan Nota Dinas, ini untuk memperlancar pembangunan, terbukti Nota Dinas Itu menghambat kegiatan,”tegasnya.

Pencabutan kebijakan nota dinas, dijelaskan oleh Sekretaris BPKAD, Hendra Cipta diruang kerjanya, Kamis, 09 Mei 2019.

Dijelaskan Hendra, kebijakan Nota Dinas Bupati telah dicabut dengan dasar Peraturan Bupati (Perbup) No.15 tahun 2019 tentang perubahan atas Perbub No.52 tahun 2013 tentang sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah.

“Nota Dinas dihilangkan. Sebelumnya di Perbup Nomor 52 Tahun 2013 Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) ada Nota Dinas, saat ini sudah dievaluasi dan dirapatkan dan sudah direvisi. Saat ini dalam proses pengundangan,”katanya.

Hendra Cipta juga mengungkapkan, soal pembayaran hutang belanja yang diakui akan segera dibayarkan dan kewenanagan yang di lakukan Plt Bupati sudah sesuai prosedural dan sesuai pada pejabat masing-masing.

“Yang jelas kembali pada prosedur aturan yang berlaku dan dikembalikan kepada pengguna anggaran sebagaimana kewenangan pada pejabat masing-masing. Hutang-hutang belanja diakui, sudah diaudit BPK, telah terinventarisir, lebih kurang sebesar Rp14 Miliar akan dibayarkan pada anggaran perubahan nanti,”ungkapnya.(berita24/Baginda)

LEAVE A REPLY