Kesinergian Penegak Hukum Dan Masyarakat Menuju Pilkada Damai Berkualitas

0
91
red lampungsai.com

Penulis: Juniardi,.SIP.MH

Bandar Lampung – Pilkada serentak yang di jadwalkan  dilaksanakan pada 27 Juni 2018 ini menjadi pesta demokrasi yang sangat penting. Agenda politik ini akan dilakukan serentak di 171 daerah, termasuk tiga daerah di Lampung, Pemilihan Gubernur dan Pilkada Kabupaten Tanggamus dan Lampung Utara.

Pilkada juga akan digelar serentak di 17 provinsi, 115 kabupaten dan 39 kota melalui sistem pemilihan secara langsung.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) sejak Juni tahun lalu sudah meresmikan dan meluncurkan tahapan pilkada serentak 2018 yang akan dilaksanakan pada 27 Juni 2018 ini. Persiapan dan tahapan dalam pelaksaan Pilkada serentak itu semakin dimantapkan dan terus dikoordinasikan kepada semua pihak.

Ada beberapa peraturan dalam pilkada serentak, salah satunya adalah pelaksaan Pilkada hanya satu putaran dan tidak ada pemungutan suara ulang terkait perolehan suara. Hanya Provinsi DKI Jakarta yang memiliki aturan berbeda. Dalam aturan Pilgub DKI, putaran kedua bisa terjadi apabila suara calon kepala daerah tidak di atas 50 persen.

Foto arsip: Juniardi,.SIP.MH/Red Lampungsai.com

Dalam Pilkada serentak ada 569 pasangan calon yang terdaftar di KPU. Artinya bahwa masyarakat di semua daerah yang akan mengadakan pilkada serentak harus benar-benar cermat memilih dan memilah siapa pasangan yang dipilihnya untuk menjadi pemimpin di daerahnya.

Mengenal program dan memahami pola penanganan untuk kesejahteraan di daerah yang dipilihnya itu dirasa sangat diperlukan agar pembangunan dan kemajuan di daerah dapat terwujud.

Dalam kuliah umum di Para Syndicate, Jakarta, waktu lalu,  Mahfud menilai Pilkada saat ini seperti peternakan koruptor. Kira-kira koruptor baru mau lahir, seperti dibudidayakan.

Lalu juga tidak sedikit orang yang menghindar dari tuduhan korupsi dan menjadikan hukum sebagai alat untuk mengelak, meskipun sudah jelas publik melihatnya. Sebagai pakar hukum Mahfud MD, menyatakan bahwa pemilihan kepala daerah saat ini seperti peternakan koruptor karena banyak kepala daerah yang ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi lantaran diduga terlibat korupsi.

Hukum dinilainya sudah lepas dari asal mula tujuannya dan kini hukum bisa dibeli di mana-mana. Hilangnya Budaya Adiluhung pun menjadi masalah. Orang Indonesia sekarang mulai tidak takut sanksi moral, yang ditakuti hanya sanksi hukum.

Faktanya adalah saat ini Indonesia belum mampu melahirkan pemimpin yang tegas dalam menegakkan keadilan. Pemimpin di Indonesia, tidak hanya presiden, melainkan juga anggota DPR, DPRD, Gubernur dan Bupati.

Data Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan, menyebutkan, KPK sudah menangkap 18 Gubernur dan 75 Bupati/Wali Kota, karena tindak pidana korupsi. Untuk itu, Calon Kepala Daerah yang berkompetisi di Pilkada serentak 2018 untuk tidak melakukan kejahatan yang sama.

Selain fenomena hukum, dan proses politik dalam demokrasi,  Pilkada tidak bisa lepas dari proses keamanan dan ketertiban Masyarakat. Proses demokrasi di Indobesia masih acapkali memicu konflik lain yaitu bentrokan antar pendukung hingga kerusuhan antar kelompok,  yang juga dapat berakibat jatuhnya korban jiwa.  Baik yang diakibatkan saling dukung,  hingga bermain diisu sara,  suku,  agama,  dan lainnya. Sementara kesadaran masyarakat tentang politik yang terbatas.

Karena keamanan menjadi bagian tugas Polri dan TNI,  maka kedua institusi itupun,  wajib dilibatkan dalam kancah mensukseskan Pilkada. Pimpinan Polri dan TNI tentu saja terus dan berupaya menjamin proses demokrasi itu betjalan dengan baik,  tertib, aman dan lancar.  Kapolri  Jenderal Poliai Prof Tito Karnavian, bahkan memberikan ultimatum,  jika terjadi ketusuhan di daerah yang melaksanakan pilkada maka jaminannya adalah jabatan Kesatuan Wilayah yang akan bertanggung jawab.

Warning Kapolri itu, tentu disambut cepat oleh para Kapolda,  dan Jajaranya. Di Lampung misalnya,  Kapolda Irjen Pol Suntana, meminta kepada para pasangan calon (paslon) Pilgub dan Pilbup, tim sukses, termasuk para pendukung hingga partai politik, menghindari Politik uang, Sara, pada proses menjelang hingga pelaksanaan Pilkada Lampung.

Karena Politik uang secara tidak langsung membodohi masyarakat sendiri. Dari konteks agama pun sudah jelas itu dosa. Jadi mohon dihindari saja. Aturan jelas jadi sebenarnya tidak usah bicara lagi. Pelaksanaannya sekarang. Jangan sampai nanti ditengah lapangan terjadi operasi tangkap tangan oleh polisi atau Bawaslu.

Kapolda hingga Polsek dan Bhabinkamtibmas melibtakan Babinsa juga mengajak para kandidat menyampaikan proses demokrasi yang sedang berjalan saat ini dibuat untuk memilih pemimpin Lampung yang lebih baik. Berbagai cara dilakukan untuk memikat hati rakyat Lampung lalu adu program terbaik untuk kemajuan Provinsi Lampung itu lebih baik dibanding menukar nominal uang untuk mendulang suara.

Selain pesan pesan,  Polda juga mengintruksikan jajaran Polri merubah paradigma untuk dekat dengan masyarakat,  hingga para tokoh. Berbagai kegiatan juga dilakukan bersama KPU,  Bawaslu,  Pemda,  hingga tokoh agama, dan Pers untuk memastikan situasi tetap kondusif menjelang hingga pelaksanaan Pilkada.

Berbagai kegiatan bersama masyarakat itu ternyata berpengaruh terhadap proses menjaga situasi kamtibmas.  Dengan banyak turun ke masyarakat,  tentu akan menjadi pembatas gerak mereka, atau kelompom yang akan menggangu kamtibmas. Terutama untuk deteksi dini,  gangguan kamtibmas menjelang Pilkada Damai.  Tentunya juga dengan melakukan edukasi dalam pemahaman tentang proses Pilkada yang menjadi proses berdemokarsi.

Komitmen Polri bersama Bawaslu akan mengawal pelaksanaan pilkada berjalan sesuai rel tanpa diwarnai politik Uang dan Sara, dan terus koordinasi dan kerjasama dengan pihak Kejaksaan untuk memastikan pelanggaran hukum yang dilakukan Paslon, tim sukses dan pendukungnya berjalan juga terus di bangun,  karena akan menjadi cerminan netralitas aparat dalam Pilkada.

Karena dalam konteks politik Indonesia, sejak bergulirnya era reformasi yang ditandai dengan dilakukannya amandemen UUD 1945, penyempurnaan sistem politik terus dilakukan. Demokrasi menjadi pilihan rakyat di tengah tengah lanskap geo politik masyarakat yang sangat plural.

Demokrasi memang bukan obat atau penyembuh bagi permasalahan manusia, namun saat ini sistem ini menawarkan prinsip yang paling komprehensif untuk mencari legitimasi sebagai tatanan politik “keinginan rakyat”. Rakyat yang menginginkan kebebasan berpendapat, kesetaraan dan keadilan. Sebagai konsekuensinya, demokrasi menghasilkan komunitas politik dimana rakyat dipandang memiliki kesetaraan politik.

Slogan One man one vote. Tak adalagi paksaan terhadap pilihan politik, semua berhak menentukan suaranya dan semua sepakat memahami demokrasi adalah sesuatu yang dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Demokrasi politik kita adalah sesuai dengan demokrasi pancasila yang selalu mengedepankan persatuan dan kesatuan bangsa untuk kesejahteraan seluruh masyarakat Indonesia.

Menyadari hal ini, maka iklim politik di Indonesia secara umum, dan Lampung secara khusus haruslah benar benar kondusif. Pilihan kita terhadap demokrasi sebagai jalan masa depan tidak boleh gagal. dan memang bahwa demokrasi masih menyisakan banyak kritik dan kekurangan.

Seperti yang dikhawatirkan oleh Plato dan Aristoteles, demokrasi yang sangat mendewakan kebebasan ini bisa berujung anarki. Oleh karena itulah diperlukannya mekanisme yang paling tepat untuk mengontrol kebebasan rakyat ini.

Kita masih terus mengejar kedewasaan masyarakat, kemahirn aktor politik dan fokusnya pakar demokrasi menyampaikan arti demokrasi secara jujur, akan membuat demokrasi di Indonesia menjadi terkelola dengan baik. Karena sampai saat ini,  kita masih meyakini bahwa kedaulatan rakyat dapat banyak ditemui dalam sebuah perhelatan politik. Salah satunya adalah pemilihan kepala Daerah (PILKADA).

Kini mendekati proses itu,  pemerintah dengan berbagai elemennya terus memantau perkembangan momen pesta demokrasi yang besar ini agar berjalan dengan sangat baik. Kekhawatiran akan ternodanya pesta rakyat ini menjadi hal yang sangat ditakutkan oleh semua pihak.

Oleh karena itu berbagai pertemuan yang terkait pilkada ini terus dilakukan, baik oleh Kementerian keamanan, Kementerian Dalam Negeri, DPR, Kepala Daerah, Bawaslu, Kepolisian Republik Indonesia, TNI  dan KPK, Pers serta masyarakat

Kekhawatiran ini jelas tidak bisa dianggap remeh mengingat banyak dan luasnya daerah yang mengikuti ajang pilkada serentak. Beberapa kejadian terror yang terjadi belakangan ini di beberapa daerah ditambah lagi dengan akan banyaknya pergesekan yang akan terjadi antarpengusung masing masing calon kepala Daerah.

Pemberitaan buruk mengenai lawan pasangannya acap kali dilakukan, black campaign hingga saat ini masih ada. Ditambah lagi dengan kemajuan digital teknologi yang memudahkan orang melakukan black campaign secara massif.

Berbagai macam kebencian, bahkan isu yang bersifat Sara, hoax dan berita buruk tentang pasangan kepala daerah dengan mudahnya dishare atau dibagikan kepada masyarakat lewat kecanggihan internet. Selain memerangi hoax yang hingga saat ini masih merajalela di dunia maya, isu Sara juga tak kalah pentingnya. Kerja polisi dengan segala lini menjadi pethatian kita semua.  Semoga Pilkada serentak berjalan damai, Bravo Polri-TNI,  NKRI Harga Mati. (*)

LEAVE A REPLY