Kepengurusan DPD KWRI Lampung Timbul Polemik, Mustoha Beberkan Persoalan

0
84
Foto bersama pengurus KWRI dan Uspida pada saat Musda Maret 2018./Dok KWRI

Lampung, Lampungsai.com – Soal keabsahan jabatan Ketua DPD KWRI Lampung, Mustoha, dinilai Ilegal sebagaimana terkutip dalam berita beberapa media online. Mustoha menyanggah atas pemberitaan terkait legalitasnya.

“Berdasarkan musyawarah seluruh DPC Lampung, di hadiri 8 DPC sesuai dengan AD/ART dan telah dilaksanakan Musda pada Maret 2018 lalu. Hasilnya juga sudah disampaikan ke Pusat dan diterima oleh Ketum KWRI Oji Suleman Sudiro,”ungkap Mustoha, disekretariatan DPC KWRI Kota Metro. Selasa 04 Desember 2018.

Mustoha memaparkan, terselenggaranya Musda Maret 2018 lalu, dihadiri jajaran Pemerintah Lampung dan Kota Metro, termasuk Gubernur yang di wakili Kepala Dinas Kominfo Provinsi.

Menyinggung wacana akan dilakukan kembali Musda sebelum waktunya, maka itu yang ilegal, diduga SK Ketua Umum KWRI Pusat sudah tidak berlaku. Karena kepengurusan DPC – DPC baru di bentuk oleh Ketum KWRI, Oji Suleman Sudiro itu sudah mati.

Harusnya Pusat melakukan Kongres terlebih dahulu, baru melaksanakan Musda. Sementara DPC – DPC yang di bentuk dan dikeluarkan SK oleh Ketua DPC KWRI Pringsewu, Margono itu tidak sah.

Informasi beredar pula, Margono dan Munjir mengumpulkan dana yang diserahkan kepada Ketum KWRI, sehingga Ketum gila duit mungkin. Sementara  Margono dan Munjir itu saja, saya yang melantik di gedung NU kota Agung dan dihadiri Ketum KWRI Oji.

“Jika sampai mereka melaksanakan Musda pada tanggal 13 Desember mendatang, akan menjadi perkara. Sebagaimana AD/ART dari hasil Kongres, terlebih  SK  Ketum KWRI Oji Suleman Sudiro sudah tidak berlaku (Mati). Jadi tidak mungkin bisa meng-SK-kan orang, sedangkan SK –nya sendiri sudah mati. Yang jelas pelaksanaan Musda nanti tidak sah atau ilegal,”paparnya.

Disisi lain, hasil koordinasi dengan Ketua Dewan Etik KWRI Pusat, Herman Suryawijaya, mengungkapkan, Musda yang akan di selenggarakan nanti jelas tidak sah. Dalam hal ini pihaknya tekah melakukan sidang terhadap Ketua Umum KWRI Pusat (Oji Suleman Sudiro), namun yang bersangkutan tidak menghadirinya.

“Pelaksanaan Musda yang akan datang itu ilegal, dan Oji sudah di sarankan agar segera melaksanakan kongres, lakukan secara administrasi dan secara prosedural. Sementara ini, tidak sah dia (Oji) membuat atau mengeluarkan SK,”pungkasnya. (Rilis/Red)

LEAVE A REPLY