Kasus PT TI, LSM MP3 Tanggamus Laporkan Ke DPRD

0
407

Tanggamus, Lampungsai.com –Berdasarkan Surat laporan LSM Mp3 Nomor : 155 /MP3/TGM/LP/IX/2020 yang dilayang kan Kepada Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus, bahwa dalam laporan tersebut merupakan Hasil Investigasi dan temuan dilapangan oleh LSM MP3 ada dugaan Pelanggaran yang dilakukan oleh PT.Tanggamus Indah, Kabupaten Tanggamus Lampung.

Dalam hal ini pengelolaan tanah perkebunan HGU selama 30 tahun diduga PT.Tanggamus Indah telah mengabaikan keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional No 16, bahwa PT Tanggamus Indah diduga telah menjual belikan tanah negara seluas 46 Hektare, berdasarkan pemeriksaan Tim Pansus DPRD Kabupaten Tanggamus pada tahun 2000.

Kemudian Selama 26 Tahun Perusahaan PT.Tanggamus Indah mengelola budidaya tanaman perkebunan yang tidak dilengkapi dengan Izin Usaha Perkebunan (IUP-B) sebagaimana diatur dalam Undang undang No, 39 tahun 2014.

Diketeahui pada pemberitaan media online Lampungsai.com tertanggal 8 maret 2018 yang lalu, pihak polres tanggamus menemukan tanaman ganja diatas lahan milik HGU PT.Tanggamus Indah, hingga saat ini belum diketahui pemilik lahan ganja yang berada di tanah HGU tersebut.

Menanggapi Laporan LSM MP3, Wakil ketua DPRD Kabupaten Tanggamus, memanggil pihak perusahaan PT.Tanggamus Indah, Dinas Pertanian Tanggamus dan LSM MP3.

Wakil Ketua  DPRD Kabupaten Tanggamus, Kurnain, kepada Tim Media menerangkan, terkait HGU dari PT. TI , yang akan berakhir tanggal 31 Desember 2020, diperpanjang atau tidaknya itu bukan hak kita, tapi melihat dari evaluasi hasil rapat tadi dari Dinas Pertanian mengakui dalam hal pengelolaan perkebunannya ternyata masih belum stabil.

“Artinya masih ada penggarap-penggarap yang tidak diurus dan diakui oleh pihak PT Tanggamus Indah, juga merasa kewalahan terhadap penertiban di perkebunan itu, oleh karena itu harapannya harus kita evaluasi, masih pantaskah PT. TI Hak Guna Usahanya (HGU) dalam hal mengurus perkebunan tersebut,” Kata Kurnain Wakil Ketua DPRD  saat diwawancara tim media. Kamis, 17 September 2020, diruang kerjanya.

Lanjut kurnain, pihaknya akan melakukan diskusi lanjutan di DPRD dan akan kita diskusikan tanggung jawab dari PT. TI itu, apakah layak atau tidaknya untuk mempertanjang HGUnya, kalau setelah dievaluasi dirasa tidak layak nanti akan dikirimkan surat pada pihak yang berwenang untuk tidak melanjutkan HGU itu.

“Langkah selanjutnya,DPRD sudah memanggil semua dari pihak pihaknya, beberapa data sudah kita ambil dari LSM MP3 dalam bentuk lampiran suratnya, kalau dari PT.TI itu tadi adalah sifatnya lisan saja tidak ada bentuk tulisan tulisannya , data datanya kurang valid, kita akan mencari data untuk melengkapi data secara keseluruhan dalam bentuk tulisan, dalam bentuk sub kopi, hard kofinya, yang kita butuhkan setelah itu kita diskusikan, kemudian kita simpulkan, layak atau tidaknya nanti ada kesimpulan dari lembaga kita setelah kita diskusikan,” kata Kurnain.

Ditempat yang sama, Deden, selaku perwakilan PT.Tanggamus Indah memberikan tanggapannya atas poin poin laporan yang dilayangkan LSM MP3, bahwa semua itu ada latar belakangnya. Seperti  tanaman karet dan kakao, jenis komuditi yang kita kelola harganya anjlok.yang mana, sebelum tahun 2014, kita masih bisa menjaga keamanan.

Dengan faktor anjloknya harga, sangat mengganggu dan sampai saat ini kita belum lakukan PHK atau pengurangan karyawan.
Kalau masalah isu PT.TI yang diduga menjual belikan lahan HGU seluas 46 hektare ,isu itu memang sudah lama.setahu saya, lahan itu diluar HGU PT.TI dan sudah dikeluarkan dari eks HGU PT.TI.Dan terkait poin laporan adanya penemuan ladang ganja beberapa tahun lalu di lahan PT TI, itu memang diluar jangkauan kami dari perusahaan.Kami berharap kedepannya akan baik baik saja.

Sementara, LSM MP3 Kabupaten Tanggamus memberikan tanggapannya terkait permasalahan yang digelar di kantor DRPD Tanggamus, terkait pansus DRPD Tanggamus pada tahun 2000 kasus tersebut dihadiri oleh pihak PT.TI dan Dinas Perkebunan Tanggamus bahwa kami LSM MP3 Menyambut baik ketika Wakil Ketua DRPD Tanggamus membacakan beberapa poin laporan kami dan dari pihak PT.TI, mengaku kesalahan sebagai mana yang tertulis dalam laporan dengan alasan dari pihak PT.TI, karena harga karet sedang anjlok maka pihak PT tidak mampu membiayai.

Bersyukur perusahaan tidak melakukan PHK atau pengurangan karyawan. Kemudian dari pihak dinas perkebunan memberi masukan dalam forum tersebut bahwa dari Dinas Perkebunan merasa senang dan menganjurkan kepada masyarakat untuk bertumpangsari untuk menambah penghasilan warga.

Kemudian dijelaskan lagi oleh bapak Candra dari Dinas Pertanian juga,yang mengatakan itu boleh ditumpangsatikan kepada warga. namun, harus ada surat izin dari Perusahaan.

“Semua inilah yang menjadi pertanyaan kami dari LSM MP3,berarti Undang undang nomor 39 tahun 2014 tentang perkebunan ,tidak berlaku lagi untuk daerah kabupaten Tanggamus,sedangkan dalam Undang undang perkebunan pasal 55 sangat jelas disebutkan diantaranya ,bahwa setiap orang dilarang menggarap menduduki menguasai itu cukup jelas”.Pungkas Arpan Ketua LSM MP3. (Tim Ajoi)

LEAVE A REPLY