Kadisos Tanggamus : “Soal Bantuan Sosial Anak, Disabilitas Dan Lansia, Kewenangan Pemprov Lampung”

0
695

Tanggamus, Lampungsai.com – Dana Bantuan Penyandang Disabilitas dan kesosialan anak serta lnsia, tidak jelas dan diduga ada pemotongan. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Tanggamus, Zulfadli nyatakan tak ada kewenangan, semuanya ranh Disos Provinsi Lampung. Selasa, 28 Januari 2020.

Diketahui sebelumnya, Pihak Pemerintah Kabupaten Tanggamus, dinilai tak peduli akan masyarakat seutuhnya, terkhusus bagi warga masyarakat penyandang disabilitas (Difabel) dan tak mampu.

Diungkapkan oleh Zumroh (Disabilitas) warga Pekon Way Harong, Kecamatan Air Naningan, didampingi Sekdes Pekon Way Harong, Nurhadi dan dua orang warga disabilitas lain, minimnya perhatian pemerintah setempat kepada penyandang disabilitas khususnya cacat kaki.

Sampai saat ini pun belum pernah mendapat bantuan apapun. Dulu, pernah mendapatkan bantuan kaki palsu dari Pemerintah Tanggerang, bukan dari Pemkab Tanggamus.

Zumroh juga menjelaskan, sebenarnya para penyandang disabilitas mempunyai komunitas Ordisa di Kabupaten Tanggamus, namun hanys karena sebuah keluhan dan di muat dalam sebuah pemberitaan media online. Dirinya di coret (Black List) dan diancam pihak Komunitas akan dilaporkan atas dasar pencemaran nama baik pengurus Komunitas.

“Saya hanya menyampaikan keluhan hati yang dialami bersama kedua temannya. Belum lagi adanya dugaan potongan dana sebesar Rp700 Ribu dari Rp2,5 Juta bantuan yang semestinya kami terima. Kenapa saya justru diancam oleh pengurus Komunitas,”ungkap Zumroh.

Terkait ink, kadisos Zulfadli diruang kerjanya mengaku bahwa, Dinsos tidak ada kewenangan terkait bantuan disabilitas. Bantuan anggaran untuk Disabilitas itu, perorangnya menerima Rp.300.000/Bulan x 12 Bulan (Setahun). Sistem pengambilannya saat dibutuhkan saja, tidak perbulan sekali dapat di ambil (cairkan).

“Program ini sesuai usulan, belum tentu dapat kembali di tahun ini (2020). Artinya, program ini ranah Disos Provinsi, bukan ke kami,”katanya.

Soal bantuan itu, kata Zulfadli, setiap pendamping dibolehkan mengambil tarik tunai, dengan catatan hanya mendampingi, karena penerima sudah pasti kurang pengalaman dan cacat fisik.

“Dan juga kalaupun pendamping mengambilkan di bank, itu kan pasti ditanya surat pengambilannya, kalo namanya salah satu digit saja, pasti tidak bisa cair,”jelasnya.

Bantuan yang didapatkan penerima Rp.300.000 x 12 bulan, tidak ada potongan sedikitpun dari pihak manapun termasuk pendamping. Karena pendamping sudah ada honor masing – masing. Pihak Disos Tanggamus, pada intinya tidak mempunyai kewenangan dengan pendamping, semua urusannya langsung dari Kemensos.

“Kalau ada pendamping di berikan sumbangsih dari penerima atas pengambilan bantuan ke bank, itu hal wajar, karena pendamping itu honornya hanya Rp500.000/Bulan,”katanya.

Lain hal disampaikan Kabid Rehabilitas Disos setempat, Ibrahim mengaku, justru berharap bantuan untuk Disabilitas, Lansia dan tabungan sosial anak, TA 2020 ada penambahan termasuk koutanya.

Ibrahim menjelaskan, Tahun 2019, Disos Tanggamus mendapatkan program bantuan yang terbagi untuk warga penerimanya tersebar di 20 Kecamatan. Bantuan yang ada, sementara ini masih belum dapat mengakomodir keseluruhan warga disabilitas dan lansia yang jumlahnya mencapai 1000 orang.

Secara rinci data tahun 2019 saat ini masih dipakai untuk tahun 2020, yang diajukan Pemkab Tanggamus ke Provinsi dan diteruskan ke Kementrian sosial. Masing – masing nya, bantuan untuk disabilitas Rp300 Ribu/orang dari total 107 orang disabilitas.

Kemudian, Lansia Rp200 Ribu/orang dari 350 orang lansia. Bantuan tabungan sosial anak Rp1 Juta/anak dari total 47 orang anak yang diterima setiap tahunnya. Jumlah ini tersebar di 20 Kecamatan se-Kabupaten Tanggamus.

Masih kata Ibrahim, sebenarnya Kabupaten Tanggamus masih banyak warga dimaksud membutuhkan bantuan tersebut. Utamanya bantuan untuk Lansia yang jumlahnya mencapai 1000 orang, begitu juga bantuan untuk warga disabiltas.

“Berharap Pemerintah Provinsi Lampung melalui Dinas Sosial, dapat menyampaikan usulan kami ke Kementrian sosial, agar dapat di pertimbangkan, meski pengajuan tahun anggaran 2020 ini, masih menggunakan data tahun 2019,”ungkapnya.

Untuk Diketahui Bahwa, Pemprov Lampung Programkan Pelayanan Penyandang Disabilitas.

Program ini dilaksanakan TA 2017 dengan komitmen Pemprov terus berupaya menetapkan kebijakan perlindungan dan pelayanan kesejahteraan bagi penyandang disabilitas secara sistemmatis, komprehensif, konsisten dan implementatif, terutama berkaitan dengan pendidikan maupun kebutuhan sosial lainnya.

Dari itu, salah satu upayanya dilakukan penerapan pendidikan inklusif yakni sistem layanan pendidikan yang mensyaratkan anak berkebutuhan khusus belajar di sekolah biasa bersama dengan teman-teman seusianya, serta memberikan kesempatan yang sama dalam segala aspek kehidupan termasuk di bidang ketenagakerjaan.

Saat itu juga, Disos Provinsi Lampung, telah membentuk Unit Pelayanan Sosial Keliling (UPSK) guna menjaring penyandang disabilitas di tingkat Kelurahan, Kecamatan dan Kabupaten/Kota.

Era itu, penyandang disabilitas telah ada mengenyam pendidikan hingga sarjana/master sebanyak 9 orang bergelad master dan predikat cumlaude. ( AJO Indonesia)

LEAVE A REPLY