JPKP Pringsewu Siap Kawal Program Pemerintah Pusat Hingga Tingkat Desa

0
158

Pringsewu, Lampungsai.com – Terbentuknya Organisasi Masyarakat (Ormas) Jaringan Pendamping Kebijakan Pembangunan (JPKP) DPD Pringsewu siap kawal kebijakan Pemerintah Daerah serta Perpanjangan Tangan Presiden RI, Agar Program pemerintah tepat sasaran Sampai ke Masyarakat. Minggu, 28 Juni 2020.

Ketua JPKP DPD Kabupaten Pringsewu, Sahlani mengatakan,
target utamanya JPKP Pringsewu, dapat mengawal program pemerintah pusat tepat sasaran, hingga tingkat Desa.

Kepengurusan JPKP terbentuk sejak tahun 2016, sempat pakum dan kini kepengurusan pringsewu membangun kembali Ormas tersebut dan saat ini sudah terdaftar di KESBANGPOL pringsewu pada tanggal 17 Juni 2020 dengan 14 Anggota.

Sementara hubungan jaringan Koordinasi JPKP dengan KEJARI INSPEKTORAT, dan Pemerintah Daerah Kabupaten Pringsewu, siap menerima tembesun tembusan dari JPKP.

“Untuk penanganan sendiri, JPKP ini seperti Polres, Kejari, Bupati dan yang lainnya¬† yang ada di pringsewu, jika nanti terjadi adanya penyimpangan Kebijakan Pembangunan dalam pemerintahan. Kami akan Melayangkan surat konfirmasi pengaduan, saya mohon pihak pihak tersebut menerima laporan kita serta kerja sama tertib administrasi,”jelasnya.

Adapun masyarakat yang ingin melapor kepada JPKP, Sahlani menyarankan agar masyarakat datang ke Sekretariat JPKP dan disitu ada nomor ketua pengurus JPKP di Pringsewu.

“Masyarakat jangan sungkan sungkan untuk datang dan melapor berbagai keluhan terkait kebijakan Pemerintah, dan link pengaduan ada di Sekretariat JPKP DPD Pringsewu, tepatnya di Pagelaran. Kami siap 24 Jam membantu keluhan masyarakat,”ujarnya.

Terkait adanya isu tentang BLT DD di Indonesia khususnya Kabupaten Pringsewu, JPKP akan mendampingi kebijakan BLT DD,  yang disinyalir  tumpang tindih penerima Bantuan.

“Yang kita lihat saat ini terkait BLT DD ada tumpang tindih penerima yang mendapatkan bantuan, contohnya penerima yang sudah mendapatkan BLT ada saja yang double mendapatkan bantuan lainnya, kami akan meminta kepada Pemerintah Kabupaten tentang data data Penerima BLT DD serta APBD nya, supaya ada transit untuk jalan,”ungkapnya. (Uud/Tim)

LEAVE A REPLY