Jabat Kaur Kesejahteraan Kampung Srikaton, MY Pakai Ijazah SMP Diduga Titipan Camat Seputih Surabaya

0
396

Lampung Tengah, Lampungsai.com –  Pengisian jabatan Kepala Urusan (KAUR) Kasasi Kesejahteraan, Kampung Srikaton, Kecamatan Seputih Surabaya, Kabupaten Lampung Tengah, diduga sarat kepentingan dan ada unsur intimidasi Camat setempat. Bupati Lampung Tengah dan pihak DPRD setempat bungkam. Terkait ini, pihak Bagian Tata Pemerintahan dan Bagian Organisasi, Setdakab Lampung Tengah serta pihak DPRD setempat, belum dapat ditemui untuk dikonfirmasikan.

Diketahui Kaur Kasasi Kesejahteraan Kampung Srikaton, inisial MY bawaan Camat Seputih Surabaya tersebut, melanggar Perda Lampung Tengah No : 10 tahun 2016. Terkait ini, Kepala Kampung Srikaton, Wartono telah melayangkan surat permohonan pertimbangan hukum ke DPRD, PKM  dan Bupati Loekman Djoyosoemarto, hingga saat ini tidak ada kejelasan tindaklanjut.

“Untuk masalah penerimaan Perangkat Kaur Kasasi kesejahteraan Srikaton, kami sudah mengirimkan surat permohonan pertimbangan hukum, ke DPRD, PKM dan bahkan ke Bupati, tetapi sampai saat ini belum ada tanggapan. Kasus ini sudah banyak diketahui oleh LSM, keterangan yang kami berikan sama,”

Demikian diungkapkan, Kakam Srikaton, Wartono, di Kantornya kepada tim media ini. Jumat, 03 April 2020.

Untuk diketahui bahwa, MY yang di titipkan oleh Camat Seputih Surabaya itu tidak memenuhi syarat penerimaan aparatur kampung dan tidak sesuai dengan Perda No.10 tahun 2016, termasuk ijazah yang digunakan adalah ijazah SMP.

Penempatan jabatan Kaur Kasasi Kesejahteraan Kampung Srikaton atas nama MY tersebut, terindikasi adanya intimidasi Camat kepada Kepala Kampung, agar menerima MY menjadi Perangkat Kaur Kasasi Kesejahteraan Srikaton, dan statusnya masih aktif hingga saat ini.

Tentunya, dapat merugikan keuangan negara atas gaji yang diberikan atau diterima MY. Maka pihak keterkaitan Pemerintah Lampunga Tengah, utamanya Bupati Lukman Djoyosoemarto bertanggung jawab atas hal ini, termasuk pihak legeslator DPRD setempat.

Sejak Jumat, 03/04/2020 hingga berita ini diterbitkan, pihak Tapem dan Bagian Organisasi, Setdakab Lampung Tengah serta pihak DPRD setempat, belum dapat di konfirmasikan. Pantauan tim media ini, situasi Pemerintahan nampak lengang, lantaran dampak wabah pendimik Virus Covid -19 serta informasi Lockdown. (Red)

LEAVE A REPLY