Ismail : Pendamping PKH Tidak Boleh “Double Job”

0
414
Kasi Jaminan bantuan sosial, Dinas Sosial Kabupaten Tanggamus, Ismail di ruang kerjanya./tim

Tanggamus, Lampungsai.com – Efisiensi kinerja dan tugas pokok serta fungsi Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), tidak boleh merangkap pekerjaan lain (Double Job). Hal ini, dipertegas oleh pihak Pemerintah Kabupaten Tanggamus, melalui Dinas Sosial.

Mewakili Kepala Dinas, Kasi Jaminan Bantuan Sosial, Ismail diruang kerjanya, beberapa waktu lalu memaparkan, pendamping PKH, merupakan pihak kunci yang menjembatani penerima manfaat, dengan pihak-pihak lain yang terlibat, baik ditingkat Kecamatan maupun dengan program di tingkat Kabupaten/Kota.

Tugas Pendamping termasuk didalamnya melakukan sosialisasi, pengawasan dan mendampingi para penerima manfaat dalam memenuhi komitmennya. Oleh sebab itu, pendamping PKH, tidak boleh merangkap pekerjaan lain (double job). Hal ini, untuk menjaga agar pendamping PKH fokus mendampingi para penerima manfaat tersebut.

“Secara aturan itu tidak boleh double job. Bila ada pendamping yang double job, maka harus memilih salah satu, apakah pendamping PKH-nya atau pekerjaan yang lain. Aturan itu berlaku untuk pekerjaan yang bisa menyita pekerjaan pendamping PKH, apalagi pekerjaan yang menyangkut program-program dari dinas sosial yang lain,”tegasnya.

Masih menurut Ismail, misalnya ada pendamping yang juga bekerja di sebuah perusahaan yang memiliki gaji, itu tidak dibolehkan, karena bagaimana pendamping tersebut bisa mengerjakan pekerjaan sebagai pendamping PKH, jika on time pekerjaan yang lain.

Sebagai contoh, pendamping PKH yang juga merangkap sebagai Sekrataris Desa (Sekdes) yang harus bekerja setiap hari di kantor Pekon, atau juga sebagai Bidan baik swasta/negeri, atau misalanya pendamping yang juga sebagai pegawai di Kecamatan, mereka semua juga harus memilih salah satu, pendamping PKH atau pekerjan yang lain tersebut,”jelasnya.

Pada intinya, Ismail menambahkan, pendamping PKH jangan double job, karena tidak akan maksimal hasilnya. Bila ada hal-hal seperti itu terjadi, maka pihak Dinas Sosial akan memanggil mereka, untuk  diberikan arahan dan teguran, lalu pihak akan meminta pendamping tersebut membuat surat pernyataan untuk memilih salah satu pekerjaan. (Budi WM/Tim)

LEAVE A REPLY