Hartono Caleg PAN Tulang Bawang Dapil 5, Ungkap Penghitungan Suara “Cacat Hukum”

0
185
Prosesi penghitungan ulangperolehan suara sah, tingkat PPK, Kecamatan Dente Teladas, Tulang Bawang./Ari

Tulang Bawang, Lampungsai.com –Penyelenggaran pemilu Kecamatan Dente Teladas berkerjasama dengan Parpol atau Caleg tertentu untuk menambah suara. Hal itu terbukti adanya kejadian khusus dan dilakukannya penghitungan ulang suara sah, di PPK Kecamatan Dente Teladas, khususnya khususnya di 3 TPS Kampung Sungai Nibung (TPS 19, 20 dan 32) dan hasil penghitungan dengan membuka C-1 Plano, terjadi pengurangan perolehan suara Parpol dan Caleg tertentu untuk ditambahkan ke Parpol/Caleg tertentu. Jumat, 26 April 2019.

Disampaikan Hartono, Caleg Nomor urut 2 dari PAN, bahwa adanya ketidak sesuaian jumlah suara yang diperoleh Parpol/Caleg tertentu dengan mengurangi perolehan suara Parpol/Caleg tertentu, membuktikan bahwa Penyelengara dan Parpol/Caleg telah menambah perolehan suara, sehingga dihitung ulang surat suara maupun C-1 plano, perolehan suara Parpol/Caleg tidak sesuai dengan C-1 para saksi Parpol.

“Maka itu, saya meminta Gakumdu untuk menegakan sanksi pidana laporan saya yang sedang diproses di Gakumdu bagi caleg dan penyelenggara pemilu dan menjatuhkan sanksi administratif bagi Parpol/Caleg tertentu dan Penyelenggara yang terbukti melakukan pelangaran.”ujar Hartono

Masih kata Hartono, pada saat pleno di PPK Dente Teladas, telah terjadi kejadian khusus yaitu rekapitulasi penghitungan perolehan suara di PPK, apabila jumlah perolehan suara sah dan jumlah perolehan seluruh Parpol dan Caleg tersisa, lalu di tambahkan ke suara rusak yang menyebabkan suara seorang pemilih menjadi tidak bernilai, hal ini melangar UU RI No.07 tahun 2017 tentang pemilu, sesuai pasal 532.

Kejadian khusus juga C-1 plano DPRD Kab/Kota berada dalam kotak lain, yaitu dalam kotak suara Presiden dalam keadaan tidak tersegel dan berantakan, namun setelah PPK melakukan rekapitulasi penghitungan perolehan suara C-1 DPRD Kab/Kota, di masukan kembali dalam kotak suara Presiden dan tidak disegel juga. Hal tersebut membuktikan pleno di PPK tidak berpedoman sesuai ketentuan UU RI No. 07 tahun 2017 tentang pemilu, pasal 393.

Klasifikasi dan keberatan yang disampaikan Hartono, Ketua PPK Dente Teladas menjelaskan terkait keberadaan C-1 DPRD Kab/kota di dalam kotak suara Presiden adalah sesuai dengan prosedur KPU.

“Hal tersebut adalah pembohongan publik dan melakukan pembelaan tidak berdasarkan hukum. Apapun alasan keberadaan C-1 DPRD Kab/kota adalah menyalahi aturan dan bertentangan dengan pasal 393 UU RI No.07 tahun 2017 tentang pemilu. Sehingga tahapan pemilu pada penghitungan perolehan suara PPK  Dente Teladas, khususnya Dapil 5, cacat hukum dan wajib ditindak oleh Bawaslu,”tegas Hartono.(Rilis/Ari)

LEAVE A REPLY