Dugaan Tumpang Tindih Anggaran Insentif PPRD, Kejari Sukadana Urung Proses Karena Nilai Tak Sebanding

0
68
Pihak LMP Macab Lampung Timur, saat di ruang kerja Kasi Pidsus Kejari Sukadana./Ap/Red

Lampung Timur, Lampungsai.com —  Perkara dugaan tumpang tindih anggaran insntif PPRD yang diterima Sekdakab Lampung Timur Syahrudin Putera, batal diproses pihak Kejaksaan Negeri (Kejari) Sukadana, dengan alasan uang yang akan di proses “lebih kecil” dari anggaran yang akan dikeluarkan oleh Kejaksaan.

Diketahui terkait hal ini sebelumnya berdasarkan laporan Laskar Merah Putih (LMP) Markas Cabang Lampung Timur terkait adanya temuan Audit BPK RI Nomor : 33C/LHP/XVIII.BLP/05/2018 Tanggal 31 mei 2018 Atas Nama Syahrudin Putera, S,Sos. M.M. Rabu, 15 Mei 2019.

Atas hal ini, Kejari setempat tengah menjalani prosesnya dan masih menunggu bukti. Baca https://lampungsai.com/berita-lampung-terkini/perkara-tumpang-tindih-insentif-pprd-sekda-lampung-timur-tim-kejari-tunggu-bukti/

Diruang kerjanya, Kasi Pidsus Median menyatakan, oknum yang memberikan keterangan dalam kasus audit BPK RI atas Nama Syahrudin Putera (Sekda) di awal ada kajian dari Mendagri. Artinya temuan ini tidak dapat ditindak lanjuti, namun belum diberikannya rujukan syarat dari Mendagri ke BPK RI, dan sampai saat ini tidak ada rujukan itu dari Mendagri.

“Oleh sebab itu, sekda mau bertahan untuk tidak, mau mengembalikan uang tersebut belum ada dasarnya, akhirnya dikembalikan, jadi posisi sekarang saya tunggu bukti pengembalian nya,”kata Median.

Kasi Pidsus melanjutkan, “Memang ini saya lingkari dalam masalah temuan audit BPK RI , memang ada ketentuan 60 hari untuk mengembalikan, setelah 60 hari berdasarkan undang-undang nomor 14 tentang pengelolaan keuangan negara yang baik, dilimpahkan ke penegak hukum, namun setelah berjalan nya proses, uang tersebut dikembalikan oleh Sekda Syahrudin Putera pada tanggan 12 april 2019,”katanya.

Jadi, masih kata Median, “kajian kami, Pihak kejaksaan untuk memproses uang sebesar Rp 76 Juta, kami harus mengeluarkan anggaran Rp250 Juta melakukan pemeriksaan perkara, dan untuk menjadikan masalah ini menjadi produk hukum yang ditangani pihak kejaksaan. Menurut kami tidak efisien negara mengeluarkan uang sebesar Rp250 Juta, untuk memperkarakan uang sebesar Rp76 Juta,”ungkapnya.

Median menambahkan, “Dasar berpikir saya , ada intruksi pimpinan , bahwa pengembalian kerugian negara sedini mungkin merupakan suatu prestasi pidsus. Ada salah satu prestasi khusus pada pidana khusus adalah dimana menekankan sedini mungkin pengembalian kerugian negara, jadi ,penghukuman itu, kalo bahasa hukumnya itu sudah pilihan terakhir,”.

“Jika ada ketidakpuasan dari jawaban saya, silahkan melakukan kejenjang yang lebih tinggi, karena saya disini tidak memiliki beban, saya telah melakukan kerja sesuai aturan, saya periksa betul betul, saya menyampaikan hal tersebut,”pungkasnya.

Kemudian, untuk laporan terkait ATK Sekda setelah dilakukan pemanggilan, itu mereka nyatakan salah ketik. “Saya melihat di APBD Perubahan, memang menyatakan angka sebesar Rp20 Juta,”

Lalu terkait Bank Lampung, Median menjelaskan, pihak Bank sudah kita panggil, mereka menyatakan benar, pihak Pemda akan menyertakan modal. Namun hingga saat ini belum ada penyertaan modal tersebut. “Selanjutnya, untuk Bank Syari’ah itu ada, devidennya ada, dan sudah kita panggil pihak pihak terkait untuk dimintakan keterangannya,”beber Kasi Pidsus. (Gmnnews/Ap/Red)

LEAVE A REPLY