Dugaan Pungli SMK Budi Utomo I Jepara, LSM GMBI Distrik Lampung Timur Laporkan Ke Polres Dan Kejati Lampung

0
542

Lampung Timur, Lampungsai.com – LSM GMBI Distrik Kabupaten Lampung Timur resmi laporkan dugaan tindakan Pungutan liar (Pungli) oleh pihak Yayasan Pendidikan SMK Budi Utomo I, Way Jepara, Kabupaten Lampung Timur ke Kejati Lampung dan Polres Lampung Timur. Atas Laporan tersebut, GMBI setempat mendesak  penegak hukum setempat menindaklanjuti.

Ketua LSM GMBI Distrik Lampung Timur, Burhanudin kepada media ini, Jumat, 21 Februari 2020, menyampaikan, adanya dugaan tersebut terkait langsung Kepala Sekolah Yayasan Pendidikan SMK Budi Utomo I Way Jepara, Catur Asmawati dengan mengeluarkan surat No: 283/1.12.3/SMK.08/M/2019, prihal biaya pendidikan kelas X (Sepuluh) tahun ajaran 2019/2020.

Kemudian surat No: 375/1.12.3/SMK.09/M/2019, prihal biaya pendidikan kelas X (Sepuluh) tahun ajaran 2019/2020 serta Surat Edaran No: 416/1.12.3/SMK.09/M/2019, Edaran oranf tua/wali murid tentang pelaksanaan Ujian Tengah Semester Ganjil 2019/2020.

Burhanudin memaparkan, hasil dari investigasi tim LSM GMBI, adanya bukti penarikan biaya pendidikan atau sekolah untuk SPP dan biaya ujian bagi peserta didiknya dengan nilai bervariasi. Diantaranya pembayaran pendidikan bidang keahlian Bisnis dan Managemen, sebesar Rp5.978.000/tahun.

Kemudian pembayaran pendidikan bidang keahlian Teknik Mesin, sebesar Rp6.178.000/tahun serta pembayaran Ujian Tengah Semester (UTS), sebesar Rp115.000/Siswa/UTS. Ini semua terlampir bukti – bukti pembayarannya.

“Semua ini telah kami laporkan ke Polres Lampung Timur dengan nomor surat pelaporan No : 017/LSM – GMBI/DLT/II/2020, tertanggal, 12 Februari 2020. Dan surat laporan ke Kejati Lampung No : 106/LSM – GMBI/DLT/X/2020, tertanggal 09 Oktober 2019 lalu,”ujarnya.

Sebelumnya, Burhanudin melanjutkan, pihak LSM GMBI Distrik Lampung Timur, telah melayangkan surat klarifikasi ditujukan ke Kepala Sekolah, Catur Asmawati, dengan No : 098/LSM – GMBI/DLT/IX/2019, tanggal, 11 September 2019.

Atas ini, pihak Yayasan Pendidikan SMK Budi Utomo I, menjawab dengan nomor surat jawaban, No : 263/1.12.3/SMK.08/M/2019, tanggal 18 September 2019 dengan jawaban pada intinya bahwa, pungutan yang dilakukan berdasarkan hukum dan UU dan PP No: 48/2008, pasal 47 sampai pasal 49.

Dan dalam surat jawaban tersebut, pihak Yayasan Pendidikan SMK Budi Utomo I, lewat Kepsek Catur Asmawati menerangkan bahwa, besaran biaya yang ditarik selama satu tahun untuk bidang jurusan, ditentukan setelah dikurangi dana BOS.

Masing – masing, bidang keahlian Bisnis Managemen Rp5.978.000/tahun, bidang Teknik Mesin Rp6.178.000/tahun. Semua ini terbagi untuk pendidikan Bisnis Managenem Rp4.378.000, pendidikan Teknik Mesin Rp4.578.000 dan biaya kunjungan industri ke Jakarta dan Bandung Rp1.600.000. Biaya ini belum termasuk pembayaran UTS persemesternya Rp115.000/siswa.

Padahal jelas, dalam BOS ada dana untuk UTD sebagaimana tertuang dalam Bab IV huruf E poin 4, Permendikbud No 18/2019 tentang perubahan atas Permendikbud No.03/2019 tengang Juknis BOS Reguler. Selain itu biaya yang nilainya cukup besar dan bervariasi tersebut, tentu sangat membebani wali murid ekonomi rendah.

Selain itu, Kata Burhanudin, dasar aturan yang dipakai Kepsek Catur Asmawati tidak lagi mengkaji ulang dan memperhatikan ketentuan pasal 52 huruf (e), PP terkait, dengan beberapa poin tercantum salah satunya tidak dipungut dari peserta didik atau orang tua/walinya yang tidak mampu secera ekonomi.

“Maka itu, temuan dugaan pungli ini kami laporkan ke Polres Lampung Timur dan Kejati Lampung. Sejak ini kami meminta kepada penegak hukim dapat segera di tindaklanjuti, dan kami LSM GMBI Distrik Lampung Timur, akan tersu mengawal permasalahan ini,”tegasnya. (Red)

LEAVE A REPLY