Dugaan Pungli PTSL, Camat Natar Nyatakan Kades Tak Terlibat Langsung

0
162

Lampung Selatan, Lampungsai.com – Dugaan Pungli PTSL di Desa Rulung  Raya, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, sebesar Rp1 Juta/buku, Pihak Kecamatan Natar menyatakan pihak Kepala Desa Rulung Raya tidak terlibat langsung atas kesepakatan Pokmas dan Masyarakat atas nominal yang ditentukan. LSM GMBI Wilter Lampung, Koncern atas dugaan tindak pidana Pungli PTSL dan akan melaporkannya ke pihak penegak hukum.

Dilansir Buanainformasi.tv, menyikapi pemberitaan sebelumnya terkait dugaan  Pungli PTSL di Desa Rulung Raya, Camat Natar, Koharudin mengatakan, sebelumnya dirinya sudah menemui Kepala Desa Rulung Raya tentang program PTSL tersebut. Dan telah menegaskan apa yang dilakukan oleh Pokmas tersebut terkait PTSL, merupakan program dari pusat untuk masyarakat yang membutuhkan sertifikat.

Terkait adanya dugaan pungli pada pelaksanaannya, berharap pada Kades Rulung Raya agar permasalahan ini tidak simpang siur, sekiranya dapat memberikan klarifikasi saat dikonfirmasi media.

“Soal dugaan pungli itu, Kepala Desa tidak terlibat langsung pada kesepakatan yang dibuat Pokmas dalam musyawarah dengan warga, jadi yang terjadi adalah murni kesepakatan pokmas dan warga. Hal ini perlu diberikan himbauan kepada setiap Desa agar mengetahui pelaksanaan yang sah dan tidak menabrak aturan pemerintah terkait dengan otonomi desa,”kata Koharudin.

Sementara Kepala Desa Rulung Raya hingga berita ini dirilis belum dapat dikonfirmasi baik secara langsung maupun via telepon selulernya.

Terpisah, Ketua GMBI Wilter Lampung, Ali Mukhtamar Hamas saat dihubungi via telepon, terkait hal ini mengatakan, bahwa  saat ini yang menjadi Koncern tuntutan GMBI sebagaimana surat yang telah dilayangkan pihaknya, terkait dugaan pungutan yang melebihi aturan yang ditetapkan kementerian. Seharusnya dari Badan Pertanahan mensosialisasikan, supaya tidak melebihi batas ketentuan yang berlaku.

Ada oknum-oknum Kepala Desa yang menentukan besaran sendiri, ada yang menetapkan Rp500.000, Rp.700.000 bahkan ada yang Rp.1.000.000.

GMBI akan melakukan pelaporan terhadap Kepala Desa dan oknum-oknum lainnya, karena dinilai hal yang dilakukan telah melampaui batas yang berlaku dan sangat tidak berpihak terhadap masyarakat, khususnya masyarakat yang termarjinalkan.(Rilis)

LEAVE A REPLY