Dugaan Pungli Prona 2017-2018 Di Mesuji, Kades Margo Jaya Akui Sudah Kesepakatan

0
69
Ilustrasi,Red Lampungsai.com

Mesuji, Lampungsai.com – Pungutan Liar (Pungli) seolah jadi tradisi bagi aparatur penyelenggara pemerintahan, khususnya tingkat Desa atau Pekon. Ketika mencuat soal dugaan pungli, melalui berita media ramai, sementara para penegak hukum dan Pemerintah, seolah tak ada persoalan, terkesan pembiaran.

Dugaan tindakan pungli terjadi di beberapa wilayah Kabupaten/Kota Provinsi Lampung. Kali ini, muncul dugaan pungli atas pembuatan sertifikat Prona TA 2017 dan 2018 di Kabupaten Mesuji, dengan besaran bervariatif dari Rp500 Ribu sampai dengan Rp700 Ribu.

Hal ini tercuat di Desa Margo Jaya, Kecamatan Mesuji Timur, Kabupaten Mesuji. Terkait ini, Kepala Desa Margo Jaya, Wahyudi membenarkan adanya beban biaya yang ditarik pihak Pokmas Prona melebihi petunjuk teknis Prona dan SKB 3 Menteri, dengan dalih nominal pembuatan Prona sudah sesuai dengan kesepakatan warga.

Diketahui, besaran biaya pembuatan Prona di Desa Margo Jaya, terbagi untuk proses Sporidik Rp 200 Ribu dan biaya Sertifikat Rp300 Ribu.

Dikatakan Kepala Desa, Wahyudi, jumlah biaya yang di tentukan Rp500 Ribu itu benar adanya. Petimbangannya untuk jumlah kuota pembuatan sertifikatnya saja sebanyak 260 buku.

Jumlah tersebut terbagi menjadi dua tahap  pertama sebanyak 110 buku, yang pengajuannya melalui Kelompok Tani dan Gapoktan di teruskan ke Dinas Pertanian Kabupaten Mesuji.

Selanjutnya, 150 buku pada tahun 2018, untuk pengajuannya melalui panitia Desa yang langsung menyetorkan berkas ke kantor BPN Tulang Bawang.

Masih kata Wahyudi, beban biaya yang ditarik, telah melalui musyawarah. Perlu disampaikan bahwa dari jumlah 260 buku yang di ajukan, bukan saya yang menanganinya, tapi ada Gapoktan dan Panitia Desa yang menangani. Untuk tahun 2017 ada 110 buku dan 150 buku di tahun 2018.

“Dari jumlah yang diajukan secara menyeluruh, baik yang disampaikan lewat Dinas Pertanian Mesuji maupun yang di setorkan ke BPN Tulang Bawang, sampai saat ini  belum ada yang jadi. Rencananya dalam waktu dekat, kami akan menanyakan ke Kantor Pertanian dan Kantor BPN,”ungkap Wahyudi.

Terpisah, Pihak Dinas Pertanian Kabupaten Mesuji melalui Kepala Bidang Sarana dan Prasarana (Sarpras), Firdaus, saat dikonfirmasikan diruang kerjanya, menjelaskan, memang ada program pembuatan sertifikat  pada tahun 2017, sebanyak 1000 buku, untuk seluruh Desa di Kabupaten Mesuji, termasuk Desa Margo Jaya, Kecamatan Mesuji Timur dengan pengajuan sebanyak 110 buku melalui Kelompok Tani dan Gapoktan.

Mengenai proses pembuatan sertifikat Prona itu gratis, ditahun 2017 Kabupaten Mesuji mendapat kuota 1000 buku. Dari ini, sejak jauh hari pihak Dinas Pertanian telah memberikan penegasan kepada seluruh Desa – Desa yang mengajukan pembuatan sertifikat, bahwa program Pemerintah tersebut (Prona) tanpa ada beban biaya (Gratis).

Menyinggung ada beban biaya sebesar Rp500 Ribu sampai dengan Rp700 Ribu atas pembuatan sertifikat Prona, salah satunya terjadi di Desa Margo Jaya. Firdaus menyatakan, apa bila di bawah di temukan ada panitia, gapoktan dan Kepala Desa yang melakukan penarikan dana pembuatan sertifikat, jelas menyalahi aturan.

“Jika benar adanya, maka  saya pastikan hal itu di luar sepengetahuan Dinas Pertanian. Kami berharap pihak Inspektorat dan Instansi terkait dapat menindak lanjuti temuan kawan-kawan media terkait hal ini. Sebab dikhawatirkan,  jika di biarkan akan berdampak negatif pada Dinas Pertanian, seolah-olah dugaan penarikan di arahkan ke Dinas Pertanian,”ungkapnya. (Baginda)

LEAVE A REPLY