Dugaan Proyek APBN TA 2021 Bermasalah MTM Lampung Resmi Lapor Ke Polres Dan Polda Lampung

0
389

Bandar Lampung, Lampungsai.com – Masyarakat Transparansi Merdeka (MTM Lampung) secara resmi menyampaikan pengaduan ke Polresta Bandar Lampung dan Direskrimsus Polda Lampung atas kegiatan proyek infrastruktur APBN tahun anggaran 2021 yang di duga bermasalah.

Usai pelaporan dan pemberian data dokumen, Dewan Direktur MTM Lampung, Ashari Hermansyah mengatakan, sebagaimana hasil monitoring investigasi pihak MTM sejak Maret 2021 sampai dengan Agustus 2021. Merujuk juga pada Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum No.07/SE/M/2010, tentang Pemberlakuan pedoman pelaksanaan Konstruksi bangunan pengaman pantai, PermenPU No: 45/prt/m/2007 tentang pedoman
teknis pembangunan bangunan gedung negara serta peraturan terkait, atas proyek Infrastruktur bersumber dari APBN 2021 yang dilaporkan terdapat 4 Pekerjaan pada 2 Satuan kerja.

Diantaranya, Satker Kantor Wilayah Departemen Agama Kota Bandar Lampung, atas pembangunan gedung Balai Nikah dan Manasik Haji KUA, Kecamatan Tanjung Senan, nilai Rp.966.458.913, pelaksana CV. LOGAKATA, didua pengurangan bobot volume volume besi, pengurangan pekerjaan persiapan seperti K 3, tidak dipasang papan proyek, Pemasangan rangka baja ringan tidak berstandar SNI.

Proyek pembangunan Gedung Balai Nikah dan Manasik Haji KUA Kecamatan Panjang, Bandar Lampung, Nilai Rp. 996.974.457, pelaksana CV. AULIA AKBAR, diduga pengurangan volume pekerjaan pembesian, Pekerjaan pasangan Tulangan Plat lantai, pekerjaan Kolom beton, sloof beton ,.foot plat.

Selanjutnya, Satker Balai Besar Wilayah Sungai Mesuji – Sekampung, pada SNVT. Pelaksanaan Jaringan Sumber Air Mesuji – Sekampung yakni Pembangunan Pengaman Pantai Sukaraja, Lampung Selatan, Nilai Rp. 67.786.021.600, pelaksana PT BASUKI RAHMANTA PUTRA, diduga terdapat pada pengurangan volume pekerjaan Revetmen, tidak dilakukan pemasangan geotekstil yang diletakan dibawah lapis antara, pengurangan pasangan Amor (Batu besar) yang seharusnya tersusun 2 lapis sejajar vertikal, Tidak dilakukan pemadatan kuat pada material pengunci (interlock), pengurangan volume pekerjaan pasangan Tanggul, tidak dipasang geotekstil yang berada di lapisan paling bawah setelah tanah dipadatkan.

Lalu, pembangunan Pengaman Pantai Kalianda (Pantai Maja) kabupaten Lampung Selatan, Nilai Rp.38.061.681.300, pelaksana PT.Mina Fajar Abadi, Dugaan serupa dengan pekerjaan pantai sukaraja.

Dugaan juga muncul, ulah oknum kontraktor pelaksana pada pekerjaan pengaman pantai yang melanggar peraturan menggunakan material Galian C secara ilegal, seharusnya sebagai perusahaan Profesional, Galian C sebagai material utama diperoleh dari pabrik yang sudah memiliki izin resmi dari pemerintah daerah.

Sebagaimana diatur dalam UU No.3 tahun 2020 tentang Perubahan atas UU No.4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara, Pasal 158, Pasal 161, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf c dan huruf g, Pasal 104, atau Pasal 105 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 100.000.000.000 (seratus miliar rupiah).

Mengacu juga pada Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No.7 tahun 2020 tntang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, Dan Pelaporan Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara, Pasal 6 dan Peraturan Pemerintah No. 23 tahun 2010 tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batu bara.

“Terkait Dugaan proyek bermasalah lainya seperti Rusun Itera, Unila, Renovasi kantor kemenkumham dan Jalan lintas itera, pihak MTM Lampung sedang mempersiapkan format dan data-data permulaan sebagai bahan laporan nantinya,”ungkap Ashari. (*)

LEAVE A REPLY