Dugaan Penyelewengan Uang Negara Proyek Dinas BMBK Lampung PH Dan BPKP Terus Mendalami

0
298

Bandar Lampung, Lampungsai.com – Terkait surat yang disampaikan oleh masyarakat transparansi Merdeka (MTM) Lampung atas dugaan Penyelewengan Keuangan Negara pada satuan kerja Dinas BMBK Provinsi Lampung kegiatan proyek rigid beton Jl. Ryacudu Bandar Lampung tahun anggaran2019 – 2020. Termasuk kegiatan proyek jalan berkala Padang Cermin – Lempasing, Kabupaten Pesawaran.

Surat tersebut disampaikan pihak-pihak terkait terutama KPPU provinsi Lampung, KAJATI Lampung, BPK RI perwakilan lampung, Komisi IV DPRD Lampung dan Polda Lampung.

Menyikapi hal tersebut,  Badan Pemeriksa Keuangan (BPK RI) Perwakilan Lampung, melalui Bagian Humas, Senin, 22 Februari 2021 menyampaikan bahwa surat yang diterima sudah di disposisi kepala Perwakilan, untuk dilakukan pengecekan dilapangan.

“Pada prinsipnya semua surat masuk ditindaklanjuti, dan dalam hal ini akan segera ditindaklanjuti ke lapangan guna mengetahui kebenarannya,”kata Teguh Bag Humas BPKP Lampung.

Teguh melanjutkan, laporan tersebut sudah berada di Tim LKPD (laporan keuangan pemerikasa Daerah), yang turun dilapangan untuk dilakukan pemeriksaan. Setelah dilakukan pemeriksaan dilapangan akan dibuat LHP (Laporan Hasil pemeriksaan), apakah ada unsur pidana atau yang merugikan daerah.

“Jadi tidak semua laporan yang masuk akan dimuat dalam LHP. Jadi tunggu saja hasil dari tim,”ungkap teguh

Dilain pihak, Kejaksaan Tinggi Lampung (KAJATI) melalui Andre Bagian Humas menyampaikan kepada media bahwa, terkait surat yang disampaikan oleh MTM Lampung, sudah masuk ketahap selanjutnya untuk ditindak lanjuti.

Sementara itu dari Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Provinsi Lampung, terkait dugaan telah terjadi persaingan usaha tidak sehat. KPPU akan bertindak melakukan klarifikasi lanjutan kepada pihak -pihak terkait berdasarkan informasi yang diterima dengan mengundangnya.

“Apa yang menjadi laporan MTM Lampung akan ditindak lanjutkan lebih lanjut,”pungkas Kurdian dan Afdal staf KPPU kanwil II provinsi Lampung usai menyampaikan pandangan klarifikasi kepada LSM MTM Lampung.

Sebelumnya, Komisi pengawas Persaingan usaha Kantor wilayah II provinsi Lampung telah menyampaikan surat kepada MTM Lampung perihal Klarifikasi yang ditanda tangani kapala kantor wilayah II, provinsi Lampung, Wahyu Bekti Anggoro. Pada (17/02).

Dari pihak Komisi IV DPRD Lampung, Nurul Ikhawan, Melalui pesan singkat whattshapp beberapa waktu yang lalu terkait laporan yang disampaikan LSM MTM terkait Pekerjaan Yang berlokasi di jalan Ryakudu, mengatakan, komisi IV sedang melakukan Dinas luar, namun lebih lanjutnya akan diinformasikan, pesanya.

Pada Instansi lain, MTM lampung juga sudah menyampaikan surat tersebut kepada Kepolisian Daerah (Polda Lampung) melalui via JNI, namun sejak berita ini diturunkan belum dapat konfirmasi lebih lanjut dari pihak kepolisian Daerah Lampung. (Rilis)

LEAVE A REPLY