Dugaan Penyelewengan Paket Sembako Covid 19, MTM Laporkan Resmi Ke Kejati

0
267

Bandar lampung, Lampungsai.com – Masyarakat Transparansi Merdeka (MTM) Lampung, resmi melaporkan ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) atas dugaan penyelewengan bantuan sembako Covid-19 di Lampung dengan nilai Rp9,8 M TA 2020, yang dikelola Biro Kesra Provinsi Lampung. Dalam surat MTM mendesak Kejati untuk melakukan pemeriksaan segera terhadap KPA, PPTK dan PPK serta penyedia jasa (Rekanan).

Surat laporan diterima oleh petugas Pelayanan Terpadu. Selasa, 30 Juni 2020.

Dewan Direktur MTM Lampung, Ashari Hermansyah mengatakan, berdasarkan data informasi hasil temuan Tim bahwa dari anggaran Rp9,8 M, baru terealisasi 50 % atau dengan anggaran sebesar RP4,9 M dan atau sejumlah paket sembako sebanyak 49.000 paket sembako.

Adapun rinci satuan paket sembako sebesar Rp100.000/Paket berisi beras merk kepala cap kembang Ramos Setra sebanyak 5 Kg, nominal harga kisaran Rp9.775/Kg  total Rp48.875, sementara harga beras tersebut dengan jenis yang sama kisaran 9.000/Kg. Ada selisih dana kisaran sebesar  Rp3.875.

Kemudian Minyak Goreng 1 liter merk fortune senilai  Rp11.000, Gula Pasir 1 Kg merk PSMI senilai Rp17.975, Teh kotak sari wangi senilai Rp5.800, Kecap botol senilai Rp7.100 dan Packing plastik senilai Rp9.250, sementara kisaran harga dipasaran nilainya bisa mencapai Rp6000 sampai Rp10 Ribu.

Memang betul, dikatakan Ashari, secara administratif Kepala Biro Kesra sekaligus Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) telah Menunjuk Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk memilih secara langsung Rekanan penyedia jasa (CV.BINTANG TEKNIK Dan CV.PASKAL) pendistribusian Paket sembako.

Namun berdasarkan analisa MTM,  menemukan dugaan perbuatan manipulasi harga persatuan item-item sembako tersebut (Mark Up) harga.

Selanjutnya Pihak PPK yang telah menunjuk pihak penyedia jasa (Rekanan), diduga mengatur permainan harga yang terindikasi (Mark up ) harga.

“Apakah kewajaran harga yang ditawarkan oleh penyedia jasa yang sudah terlaksana sesuai?,ungkap Ashari.

Dari ini juga, Ashari melanjutkan, disinyalir bahwa penunjukan penyedia jasa (Rekanan) pendistribusian paket sembako covid 19 yang telah mengajukan kewajaran harga tidak melalui mekanisme yang benar.

Baik dari referensi penunjukan Penyedia Jasa tersebut? Apakah pihak penyedia jasa (rekanan)  memiliki pengalaman  dan kemampuan pada penyediaan paket tersebut?

Artinya, tegas Ashari, berdasarkan Surat Edaran LKPP No. 3 tahun 2020, tentang penjelasan atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa dalam rangka penanganan corona virus disease 2019 (covid 19), huruf E , pasal 3 ayat (B) butir 1 menyebutkan PPK menerbitkan surat pesanan yang disetujui oleh penyedia.

Di butir 2, meminta penyedia menyiapkan bukti kewajaran harga barang, butir 3, melakukan pembayaran berdasarkan barang yang diterima, pembayaran dapat dilakukan dengan uang muka atau setelah barang diterima.

“Dengan demikian antara Pejabat pembuat komitmen (PPK) bersama-sama pihak penyedia jasa (Rekanan) telah mengikat rangkaian Hukum dalam bentuk Perjanjian,”jelasnya.

Sebelumnya MTM Lampung, sudah 2 (dua) kali menyampaikan surat melalui surat bernomor : DIR.040 /MTM-BDL/   VI  /2020 tertanggal 20 Juni  2020 dan nomor surat DIR.042 /MTM-BDL/   VI  /2020, tertanggal 26 Juni  2020, perihal Permintaan Klarifikasi DUGAAN MARK UP PENGADAAN PAKET SEMBAKO, namun Sampai saat ini Pihak Biro Kesra Provinsi lampung belum ada itikad kooperatif untuk menjawab surat tersebut secara tertulis.

Untuk itu pihaknya, Berdasarkan hal tersebut dan perkara ini sudah menyebar terpublikasi  dimedia massa (Cetak, elektronik dan secara Online ) dengan demikian MTM Lampung melalui suratnya  mendesak  kepada Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Lampung, untuk melakukan Pemeriksaan kepada Kepala Kesejahteraan Rakyat (KESRA) Provinsi lampung, PPK, PPTK dan Pihak Penyedia jasa terhadap Dugaan Manipulasi dan Mark Up harga yang merugikan Keuangan Negara dalam hal ini keuangan Daerah provinsi lampung.

Jika akhirnya berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut terdapat dugaan kerugian Negara, maka  pihaknya menekankan, supaya   permasalahan ini dibawa ke pengadilan dan diberikan tuntutan serta hukuman yang setimpal.

“Meskipun  nantinya hasil audit BPKP dan APIP ditemukan unsur-unsur kerugian Negara yang notabenenya Mengembalikan kelebihan harga, namun pihaknya menginginkan persoalan tersebut tetap diproses secara hukum, demi kewibawaan supremasi Hukum di provinsi Lampung,”tegasnya.

Terpisah, pihak kejaksaan tinggi Lampung akan menindak lanjuti perkara laporan tersebut selama 7 sampai 10 hari sejak surat laporan diterima, kata petugas layanan satu pintu kejaksaan tinggi Lampung. (*)

LEAVE A REPLY