Dugaan Penggelapan Pajak Minerba Lampung Selatan, Kejati Dapati Bukti Tambahan Baru

0
525
Redaksi Lampungsai.com

Lampung Selatan, Lampungsai.com – Pihak Kejati Lampung, dapati bukti baru atas dugaan korupsi dan penggelapan dana setoran pajak Minerba dengan nilai milliaran rupiah, yang di lakukan oleh Kabid Penetapan Pendapatan Daerah, Badan Pengelolaan Pendapatan dan Retrebusi Daerah (BPPRD) Kabupaten Lampung Selatan, YM. Sampai saat ini, YM dan pihak terkait sulit untuk ditemui guna di konfirmasikan.

Adanya bukti baru, menguatkan perkara yang ditangani Kejati Lampung, atas laporan LSM Masyarakat Lampung Selatan. Kamis, 16 April 2020.

Disampaikan salah satu sumber dari pihak Kejati Lampung, (Identitas dirahasiakan redaksi), menyampaikan bahwa, YM, bermain dengan pajak sejak dirinya masih berada di Dinas Perdagangan dan Perindustrian menjabat sebagai Kabid (Kepala Bidang) Energi.

YM melakukan langsung penagihan pajak terhadap perusahaan yang di di Kabupaten Lampung Selatan.

“Semestinya Instansi terkait melakukan pemeriksaan internal dalam hal ini APIP Inspektorat, guna memperkuat dan meng – croscheck data yang pajak-nya diduga digelapkan oleh YM. Kemudian berlanjut saat dirinya (YM) pindah ke Dispenda sebagai Kabid Penetapan, dengan modus yang sama yaitu melakukan penagihan langsung ke perusahaan – perusahaan, dan pajak – nya tidak disetorkan ke Kas Daerah,”kata sumber.

Diberitakan sebelumnya, Dugaan Korupsi dan Penggelapan dana setoran pajak Minerba dengan nilai milliaran rupiah, yang di lakukan oleh Kabid Penetapan Pendapatan Daerah, Badan Pengelolaan Pendapatan dan Retrebusi Daerah (BPPRD) Kabupaten Lampung Selatan, YM, telah sampai di meja Kejaksaan Tinggi (Kejati) Lampung dan telah dilakukan pengumpulan data. Selasa, 07 April 2020.

Sebelumnya, dugaan korupsi penggelapan dana setoran pendapatan yang dilakukan YM, terhitung sejak TA 2017 sampai TA 2019 dari 61 Perusahaan Pertambangan yang ada di Kabupaten Lampung Selatan, dilaporkan resmi oleh LSM Masyarakat Lampung Selatan Anti Korupsi beberapa waktu lalu.

Laporan tersebut, mendapat dukungan support dari sejumlah pelaku atau pemilik perusahaan pertambangan yang ada, yang diketahui sebagian besar telah membayar wajib pajak. Support tersebut menjadi kabar baik bagi pengusaha pertambangan, karena telah menemui titik terang atas kasus yang dilaporkan LSM tersebut.

Untuk diketahui juga, sebelumnya para pengusaha pertambangan seolah-olah menjadi pengemplang pajak, padahal mereka sudah membayar pajak. Jumlahnya mencapai milliaran rupiah terhitung sejak 2017 samai 2019 dari 61 perusahaan pertambangan yang ada.

Terkait ini, pihak Kejati Lampung melalui bidang intelijen, telah melakukan pengumpulan data dan pengumpulan bahan keterangan berdasarkan surat perintah dari Kepala Kejaksaan Tinggi Lampung.

“Pihak Kejati saat ini telah melakukan pengumpulan data dan keterangan dari beberapa pihak terkait untuk dimintai keterangan. Hal ini dilakukan sesuai surat perintah Kajati sebagai tindak lanjut dari laporan pengaduan yang masuk. Sudah ada beberapa pihak yg dipanggil dan dimintai keterangan,.semoga penanganan perkara ini bisa tuntas dan menimbulkan efek jera kedepan,”ungkap salah satu tim dari Kejati Lampung yang enggan disebutkan identitasnya. (Tim)

LEAVE A REPLY