Dugaan Pemotongan Dana KPPS Oleh PPK, Sherly Dian Somasi KPU, Staf Keuangan KPU Nyatakan Tidak Ada Revisi Anggaran

0
892
Para Ketua KPPS keluhkan, tidak utuhnya dana opersional yang diberikan oleh PPK./AJOI/Arsip

Tanggamus, Lampungsai.com – PPK se-Kabupaten Tanggamus, yang diwakili oleh Sherly Dian sampaikan surat Somasi ke KPU Tanggamus, atas pernyataan Staf keuangan KPU, Abdul Fakih mengenai dana operasional KPPS masing-masing sebesar Rp2.8 Juta. Menurut Sherly Dian yang benar adalah Rp.2.6 Juta.

Sebelumnya, soal dugaan pemotongan dana operasional KPPS yang beredar dalam berita online. Para PPK se – Kabupaten Tanggmus melalui perwakilan, Sherly Dian nyatakan tidak terlibat atas adanya dugaan pemotongan dana tersebut. Selain dari itu, pihak PPK akan somasi pihak KPU yang menyatakan dana operasional KPPS sejumlah Rp2.8 Juta, yang benar adalah Rp.2,6 Juta.

Bacahttps://lampungsai.com/berita-lampung-terkini/wakili-ppk-se-tanggamus-sherly-dian-nyatakan-tidak-terlibat-pemotongan-dana-operasional-kpps/

“Jumlah dana itu setiap KPPS menerima Rp2.6 Juta dan besaran itu sudah baku dan ditentukan sesuai aturan yang ada. Kalau dikatakan jumlahnya Rp2.8 Juta itu tidak benar. Atas ini PPK Se-Tanggamus sepakat akan somasi pihak oknum KPU itu, yang menyatakan jumlah uang Rp2.8 Juta. Somasi akan kami kirimkan ke KPU Senin besok (29/4/2019).”ungkap Sherly Dian, saat pertemuan klarifikasi dengan media yang tergabung Aliansi Jurnalistik Online Indonesia (AJOI) DPC Tanggamus. Minggu, 28 April 2019, lalu.

Somasi dilayangkan, Staf Pengelola Keuangan KPU Tanggamus, Abdul Faqih menegaskan bahwa keterangan yang dia sampaikan bukan atas nama pribadi.

“Saya apresiasi tentang klarifikasi ini. Saya memberikan keterangan itu bukan atas nama pribadi saya sendiri. Saya berbicara atas perintah Sekretaris KPU Tanggamus selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) didampingi Bendahara. Saya bicara itu memperlihatkan atas persetujuan kuasa pengguna anggaran, itu saja yang perlu saya klarifikasikan,”tegas Abdul Faqih. Selasa, 30 April 2019.

Tanda terima pemberian dana operasional pemilu tingkat KPPS./AJOI/Arsip

Sebelumnya, sejumlah KPPS di Kabupaten Tanggamus mengaku menerima dana operasional untuk pelaksanaan pemilu dengan jumlah yang bervariasi. Dana operasional yang mereka (KPPS) terima ini belakangan diketahui jauh lebih kecil dari alokasi anggaran yang telah ditetapkan.

Abdul Faqih menjelaskan bahwa, anggaran yang ditetapkan sebesar Rp2.884.000, untuk masing-masing KPPS. Dana ini di luar dari honor para petugas KPPS. Dana operasional itu diperuntukkan, sewa soundsystem, sewa meja kursi hingga biaya perjalanan dinas ketua maupun anggota KPPS, untuk berkoordinasi dengan PPS maupun PPK.

“Dana operasional sebesar Rp.2,884,000 itu bersih yang mereka terima tanpa ada potongan apapun termasuk pajak. Ini sudah tetap dan tidak ada revisi anggaran apapun. Karena pemilu ini menggunakan anggaran pusat dengan besaran yang sudah ditetapkan sama seluruh Indonesia,”jelasnya.

Diketahui dugaan pemotongan dana operasional KPPS muncul dan diungkapkan Ketua KPPS 01, Pekon Negeri Agung, Kecamatan Talang Padang, Roswita, yang hanya menerima sebesar Rp1.850.000.

Kemudian Agus Pana (KPPS 01) dan Dohari (KPPS 04) Pekon  Guring, Talang Padang, masing –masing menerima hanya sebesar Rp1,4 Juta. Begitu juga dengan Agus Yono (KPPS 01) Pekon Karangrejo, Kecamatan Semaka, menerima dana operasional sebesar Rp.1,675.000.-

Hal serupa, atas dugaan pemotongan dana operasional KPPS dan menjadi keluhan para KPPS.

Baca https://lampungsai.com/berita-lampung-terkini/dana-operasional-pemilu-tingkat-kpps-kabupaten-tanggmus-diduga-dipotong-pihak-ppk/

Nilai yang diterima bervariatif dari Rp.900 Ribu sampai dengan Rp1.850.000.- KPPS Pekon Banding Agung secara keseluruhan dari anggaran itu, termasuk operasional TPS hanya menerima Rp900 Ribu.

Ditempat berbeda, Tiara, Vera, Rini, Dea, Novi, Ria, Pipit dan 15 orang lain sesama anggota KPPS, mempertanyakan dana operasional yang mereka terima hanya Rp900.000, kepada Ketua PPS Banding Agung dan Ketua KPPS 13, tidak mendapatkan jawaban.

Pada akhirnya mereka, pada 16 April 2019, pukul 17.00 WIB, mempertanyakan selisih anggaran tersebut kepada Ketua PPK Kecamatan Talang Padang, Adrian Noval, namun tidak bertemu.

Selanjutnya, bersama dengan anggota PPS Banding Agung, Yosi dan Asep bersama-sama menuju kantor Pekon Banding Agung untuk mencari penjelasan mengenai selisih anggaran tersebut. Akan tetapi tetap tidak mendapat penjelasan dari pihak PPS setempat.(Tim AJOI)

LEAVE A REPLY