Dugaan “Fee” Sejumlah Mega Proyek Kota Metro, Kabid CK Sarankan Konfirmasi Ke Kadis

0
187
Ilustrasi./Red Lampungsai.com

Kota Metro, Lampungsai.com – Menelisik sejumlah mega proyek di Kota Metro, di duga ada pembagian “Fee” dari setiap setoran proyek bernilai miliaran. Melalui Via WhatsApp, Kabid Cipta Karya Dinas PUPR, Robby K. Saputra, mengaku tidak dapat memberikan keterangan lebih, kapasitasnya belum memadai karena menyangkut lingkup Dinas dan Pemkot Metro.

“Sebaiknya dapat konfirmasi dan tanggapan ke Pak Kadis (Kepala Dinas Irianto), agar informasinya utuh dan lengkap. Untuk kapasitas saya tidak memadai, karena menyangkut lingkup Dinas dan Pemkot Metro. Demikian untuk di maklum,”jawab Robby K Saputra, sesuai balasan konfirmasi tim media Via WhatsApp, Minggu 05 Agustus 2018, sekitar pukul 06.41 WIB.

Sementara, Kepala Dinas PUPR Irianto, sulit untuk di temui lantaran kerap jarang berada di kantor atau ruang kerjanya. Diketahui, selain hal ini, terdapat beberapa poin yang patut di konfirmasikan, mengenai penyerapan anggaran TA 2017, sebagaimana LHP Keuangan BPK RI Perwakilan Lampung yang telah di terima, senilai lebih kurang Rp2 Miliar serta beberapa point kegiatan yang tercantum dalam RKA Dinas PUPR TA 2017.

Diketahui sejumlah mega proyek, selain pembangunan Infrastruktur Jalan. Juga kegiatan proyek rencana pembangunan flyfox Sumber Sari Kecamatan Metro Selatan dan pembelian 7 unit ATV jenis KTM, yang dikelola oleh oknum pejabat Dispora dan kerabat serta oknum Honorer lingkup Pemkot Kota Metro.

Selanjutnya pembangunan Metro Convention Centre (MCC) yang berganti menjadi Gedung Sesat Bumi Sai Wawai, sudah menelan anggaran APBD TA 2017 cukup besar sebagaimana LKPj Wali Kota Metro. Dan beberapa proyek besar bidang peningkatan dan pembangunan jalan, TA 2017 dan TA 2018, tak lepas pula pembangunan pasar eks Terminal yang konon penghapusan aset belum jelas dan diduga melanggar Perda RTRW.

Beredar informasi, di duga proyek-proyek dengan nilai Milliaran, pembangunan gedung dan jalan yang ada, sejak TA 2017 dan TA 2018, telah terkondisikan sebelum dilakukan lelang tender, yangdi koordinir oleh Ardito Wijaya anak dari Wali Kota Metro yang akrab di sapa mas Dito dengan julukan Pangeran.

Diberitakan sebelumnya, Mengenai Dugaan setoran proyek di tentukan secara kolektif alias Terstruktur, Sistematis dan Masif, dengan menunjuk orang-orang kepercayaan yang di tempatkan di Dinas PUPR, Dinas Pertanian, Disdik, Dispora, RSUD A.Yani dan Diskes.  Diduga ada “Main Mata” antara legeslatif dan eksekutif.

Menurut Edison, munculnya  dugaan, sebenarnya ini karena kurang transparansinya pemerintah dalam setiap program, jadi jangan bilang setiap pekerjaan pakai perencanaan matang. Tetap jadi persoalannya adalah dugaan. Tentunya juga dugaan itu, sudah pasti ada dasar yang cukup. Jika memang semua dugaan tidak benar, pihak Pemerintah (Wali Kota dan Wakil) serta jajaran terkait, jangan menghindar hingga sulit di temui. Hadapi dan sampaikan dugaan itu tidak benar.

“Soal setoran tentu ada “Fee”. Setoran yang dipatok 20%, setiap daerah pasti ada yang namanya setor muka untuk proyek. Di Kota Metro, bervariasi ada 17,5% sampai 20% dan ada juga yang berani mencapai 30% sesuai nilai pekerjaan. Siapa dan siapa dibelakangnya, pihak Legeslatif pun tau, karena dalam setiap progres kegiatan, kebijakan dan program pemerintah DPRD ada didalamnya dalam judul sah dan mengesahkan,”

Demikian disampaikan Direktur LSM Gerakan Transparansi Rakyat (GETAR) Lampung, Edison, sambil menunjukan data dokumen RKA 2016- 2017 masing-masing Dinas lingkup Kota Metro termasuk dokumen sejumlah kegiatan proyek TA 2017 serta dokumen LHP 2016 dan 2017 yang sebagain patut di pertanyaan, sesuai audit BPK, Sabtu 04 Agustus 2018.

Memang, Edison melanjutkan, dalam hal ini sulit untuk di buktikan, akan tetapi kondisi ini sudah bukan rahasia umum, prakteknya juga sudah terstruktur, sistematis dan masif. Mengenai hal ini, tinggal bagaimana keberanian pihak penegak hukum membukanya.

Saat ini, sedang maraknya OTT, adanya OTT tentu di awali dengan informasi yang muncul. Menyoal pokok dugaan pelanggaran di TA 2018, ini berawal dari persoalan di TA 2017. Dan ini sudah cukup ramai jadi kosumsi publik, bahkan di Medsos pun ramai.

Belum lagi, soal tuntutan LSM GMBI dulu yang menuntut Wali Kota A.Pairin dan Wakil Wali Kota Djohan untuk melakukan sumpah kutukan (Mubahalah) yang sampai saat ini tidak ada wujudnya. Sekarang muncul dugaan yang hampir sama dan lagi-lagi menyebut oknum-oknum sama, tentunya patut di telaah dan dikaji.

Mengulas soal Dugaan “fee” setiap kegiatan proyek lebih dalam.

Edison  memaparkan, “Fee”, yang di awali dengan setoran, boleh jadi ada dan bukan tidak mungkin. Dan tidak mungkin juga, pihak DPRD dan pihak Penegak hukum tidak tahu. Jadi sangat wajar jika setiap pekerjaan, banyak yang kualitasnya dipertanyakan sebagaimana spesifikasi kegiatan dalam kontrak kerja.

Dalam hal ini juga, setiap pekerjaan sudah barang tentu ada Standar Ketentuan dan Syarat Umum dalam Surat Perintah Kerja atau SPK. Dalam surat ini ada Larangan Pemberian Komisi, yang maksudnya penyedia kontruksi (rekanan) menjamin tidak ada satupun pihak satuan kerja (PPK, PPTK dan lainnya) menerima komisi atau keuntungan yang tidak sah baik langsung maupun tidak langsung. Jika terjadi maka jelas suatu bentuk pelanggaran mendasar didalamnya.

“Artinya, duga menduga itu hal yang wajar, tentu pihak berwenang (penegak hukum) terbantu adanya informasi ini sebagai dasar awal. Fee dari setoran sulit di buktikan, namun ada OTT yang tidak hanya soal pungli. Ini dikaji mendalam siapa yang di untungkan dan siapa yang melakukan, tentu tidak hanya 1 oknum saja,”pungkasnya.(Tim)

LEAVE A REPLY