Dua Personel Polres Tanggamus Diberhentikan Dengan Tidak Hormat

0
603

Tanggamus, Lampungsai.com –  Dua Bintara Polres Tanggamus, bernama Bripka Budi Permana dan Bripda Wahyu Satria Kencana, diberhentikan dengan tidak hormat dari kedinasan Polri.

Sebab, kedua personil yang terakhir kali bertugas di Seksi Umum (Sium) Polres Tanggamus tersebut telah melanggar Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2003 Pasal 14 Ayar 1 Huruf A tentang Disersi.

Hal itu juga tertuang dalam Keputusan Kapolda Lampung, Nomor : Kep/12/II/2018 tanggal 19 Februari 2018 tentang Pemberhentian Dengan Tidak Hormat Dari Dinas Polri Bripda Wahyu Satria Kencana.

Kemudian Keputusan Kapolda Lampung, Nomor : Kep/481/IX/2019 tanggal 4 September 2019 tentang Pemberhentian Dengan Tidak Hormat Dari Dinas Polri Bripka Budi Permana.

Upacara Pemberhentian Dengan Tidak Hormat (PTDH) Inabsensia atau tidak dihadiri keduanya itu dipimpin langsung Kapolres Tanggamus AKBP Hesmu Baroto, SIK. MM di lapangan Mapolres Tanggamus. Selasa, 03 Maret 2020.

Bertindak sebagai perwira upacara AKP Irfansyah Panjaitan, komandan upacara Ipda Bastari dan pendamping anggota yang PTDH dari Sie Propam yakni Bripka Dhanu Febrianto dan Briptu Joko Wicaksono.

Atas ketidakhadiran keduanya, prosesi upacara dilaksanakan melalui perwakilan mengusung foto keduanya, tidak dilakukan pemasangan baju batik namun dilakukan pencoretan foto kedua bintara yang memakai pakaian Polri tersebut.

Kapolres AKBP Hesmu Baroto mengatakan bahwa, cara pemberhentian terhadap saudara Budi Permana dan Wahyu Satria Kencana itu telah ditinjau dari beberapa aspek yang meliputi, azas kepastian terhadap anggota yang melakukan pelanggaran, sehingga menjadi jelas statusnya.

Kemudian azas kemanfaatan yaitu pertimbangan seberapa besar manfaatnya bagi organisadi Polri dan anggota Polri yang dijatuhi hukuman PTDH tersebut.

Selanjutnya azas keadilan yaitu memberikan reward kepada personel yang berprestasi dan memberikan punishment/hukuman kepada personik yang melakukan pelanggaran baik disiplin maupun kode etik.

“Perlu diketahui bersama bahwa upacara PTDH ini merupakan salah satu wujud dan realisasi komitmen pimpinan Polri dalam memberikan sanksi hukuman bagi anggota yang melakukan pelanggaran baik disiplin maupun kode etik kepolisian,”tegas Kapolres.

Kapolres mengungkapkan rasa berat dan sedih untuk melakukan upacara itu, karena imbasnya bukan hanya kepada yang bersangkutan, tetapi juga kepada keluarga besarnya.

Namun untuk diketahui bahwa, hal itu telah dilaksanakan melalui proses yang sangat panjang, penuh pertimbangan dan senantiasi berpedoman kepada koridor hukum yang berlaku.

Prosesnya mulai dari pemanggilan dengan maksud yang bersangkutan bisa berubah lebih baik lagi dan disiplin dalam berdinas. Kemudian pemeriksaan ole Siepropam, sidak kode etik Polro sampai akhirnya yang bersangkutan dipandang tidak layak untuk dipertahankan sebagai anggota Polri.

“Kepada kedua orang tersebut dimanapun berada, Kapolres berpesan semoga dapat menerima keputusan ini dengan lapang dada. Dan walaupun sudah tidak menjadi anggota Polri diharapkan tetap menjadi Mitra Polri dalam mewujudkan Kamtibmas yang kondusif ditengah-tengah masyarakat,”ungkap Kapolres. (NN/Budi WM)

LEAVE A REPLY