Ditkrimum Polda Masih Dalami Perkara Dugaan AJB Palsu, LCW Menilai Proses Perkaranya Jalan Ditempat

0
232
Ist/red

Bandar Lampung, Lampungsai.com – Penanganan perkara dugaan AJB palsu ganti kerugian atas lahan terdampak Proyek Strategis Nasional (PSN) Bendungan Gerak Jabung (BGJ), Lampung Timur, oleh Ditreskrimum Polda Lampung, hingga kini belum jelas tingkat status perkara yang ditangani.  Lembaga Coruption Wach (LCW) Lampung menilai pihak Ditkrimum lambat, kondisi ini akan berdampak penilaian negative dimata public atas penegakkan hukum Polda Lampung. Dirkrimum Kombes Pol. M. Barly mengaku masih terus berjalan proses kelengkapan data.

“Lebih kurang 25 hari, sejak Jumat, 11 Oktober 2019 lalu informasi yang didapat tim media ini, pihak Ditkrimum melakukan proses kelengkapan data atau P19 sesuai petunjuk Kejaksaan. Sampai kini, masih berjalan di kelengkapan data, artinya penanganan perkaranya jalan ditempat. Kasus dugaan ini sudah jelas dan terbuka lebar indikasinya, apakah butuh waktu menahun mendalami kelengkapan datanya?,” ungkap Ketum LCW Provinsi Lampung, Dadang Keduk kepada media ini. Senin, 04 November 2019.

Masih kata Dadang, jika kelengkapan data itu sesuai petunjuk kejaksaan, artinya ada poin-poin yang harus segera dilengkapi. Terlebih hal ini, Ditkrimum telah melakukan gelar perkara secara intern dan telah turun langsung ke lapangan (Lampung Timur). Artinya, tinggal ada keterangan dari pihak – pihak yang terpaut dalam perkara ini.

“Jika pihak tersebut tidak mengindahkan panggilan untuk keterangan, jemput paksa, kan kewenangan Polisi itu. Ditkrimum tentu sudah mengetahui siapa saja orangnya, tidak hanya Dicky Zaharudin (oknum Jaksa Batam), Mangara Manurung (Kepala BPN Lamtim) dan Suhadi (kasi urusan tanah). Ada pihak yang terkait langsung dalam perkara ini, diantaranya pihak Balai Besar (Yonsen) dan PPK Agus, pihak Bank BRI Cabang Tanjung Karang, BPN Provinsi Lampung dan seluruh pihak pemegang AJB. Selanjutnya, meminta dokumen asli dari BPN, Bank dan Balai Besar. Jika tidak di penuhi, lakukan penggeledahan paksa dan penyitaan,”tandasnya.

Dadang melanjutkan, jika ini tidak digiring oleh Publik, mungkin perkara ini bisa hilang begitu saja. Maka perlu di follow perkembangannya, jika tidak maka di khawatirkan akan timbul penilaian negative dari public kepada pihak Polda, sebab kasus ini sudah tersebar luas proses penangananya.

“Pihak kami juga terus memantau hal ini, terakhir ada penolakan atas pengaduan langsung dan tertulis oleh Kuasa Hukum Hi.Suwardi Ibrahim dan ditolak pihak Ditkrimsus tanpa ada alas an jelas. Ini sudah poin yang patut di pertanyakan, begitu juga dengan Ditkrimum yang jelas tahapnya tinggal pemanggilan terhadap Dicky Zaharudin Cs, namun belum jelas juga informasinya,”pungkasnya.

Dirkrimum Polda Lampung, Kombes Pol M.Barly saat di hubungi Via Telephone mengatakan, prosesnya masih dalam tahap kelengkapan data sebagaimana pentunjuk kejaksaan.

Saat di tanyakan proses pemanggilan pihak Dicky  Cs, Kombes Pol M.Barly mengatakan belum ada, begitu juga adanya penetapan tersangka.

Ditanyakan lebih lanjut, berdasarkan info yang didapat media ini, bahwa pihak Ditkrimum melayangkan surat ke Balai Besar untuk meminta dokumen asli penerima atau kepemilikan tanah yang terdampak ganti kerugian?

Barly mengatakan, “Itu masalah teknis, yang jelas prosesnya masih tahap kelengkapan data sesuai petunjuk kejaksaan. Ok ya, saya masih ada tamu,”katanya.

Disisi lain, David Sihombing selaku kuasa hukum Hi. Suwardi Ibrahim menjelaskan, perkara ini sebenarnya sudah 2 kali dilaporkan, pertama ditangani Dirkrimum saat dijabat Kombes Pol Bobby, sudah ada tersangka 1 orang, akan tetapi tidak ada kejelasan. Kini, kembali di tangani namun prosesnya belum jelas perkembangannya, hanya berputar di kelengkapan data itu saja.

Perlu di ketahui, dalam perkara ini dirunut ulang bahwa pihak Polda Lampung sudah mengetahui hal ini dan kenapa tidak melakukan penindakan langsung. Hal yang ringan, pertama adalah daftar nominative penerima ganti kerugian sebanyak 158 AJB sudah menerima pencairan lewat tangan Dicky Zaharudin dan pencairannya restu dari Balai Besar, dari ini batas-batas tanah yang masuk nominatif 158 itu tidak ada batas tanah atas nama Doddy (Alm) kakak dari Dicky Zaharudin,?

“AJB yang ada itu dibawah umur, jika benar AJB itu, mengapa tidak ada atas nama Doddy (Alm)?. Selanjutnya, warga pemilik AJB (Nominatif) tidak pernah bersengketa dengan Doddy, yang bersengketa itu adalah Hi.Suwardi Ibrahim dengan Doddy dan Masyarakat (Nominatif), bukan Doddy bersengketa dengan masyarakat. Dari ini saja, bisa dibuka tabir masalahnya dan siapa dalang, jelas dugaannya ada konspirasi antara BPN, Balai Besar, Bank dan Dicky Zaharudin. Jadi jika penanganan perkaranya sejauh ini tak jelas, maka wajar jika hal ini ada scenario yang di buat oleh Polda Lampung,”tegasnya.

Diberitakan sebelumnya, Pihak Ditkrimum Polda Lampung masih dalami sengketa ganti kerugian objek lahan Proyek Strategis Nasional (PSN) Bendungan Gerak Jabung, Sumber Rejo, Waway Karya, Kabupaten Lampung Timur, sesuai petunjuk Kejaksaan Negeri Tanjung Karang. Termasuk pemanggilan terhadap Dicky Zaharudin, Kepala ATR/BPN Lampung Timur Mangara Manurung dan Suhadi serta pihak terkait.

“Saat ini Tim Ditreskrimum masih melakukan pendalaman atas perkara tersebut, yang mana tahap saat ini adalah proses kelengkapan data atau P19, sesuai petunjuk Kejaksaan Negeri Tanjung Karang. Didalamnya akan dilakukan pemanggilan terhadap pihak-pihak terkait, termasuk Pihak BPN Lamtim dan Dicky Zaharudin,”

Demikian disampaikan oleh Direktur Reskrimum Polda Lampung, Kombes pol M.Barly mewakili Kapolda, saat di wawancarai di ruang kerjanya. Jumat, 11 Oktober 2019.

Kombes pol M.Barly menjelaskan, sejauh ini prosesnya masih terus berjalan. Untuk Dicky Zaharudin akan dilayangkan surat panggilan kedua. Saat ini juga, sebagaimana informasi yang diterima, Dicky Zaharudin sedang menjalani proses pemanggilan pihak Kejaksaan Agung dalam hal ini Jamwas.

Perkara yang di tangani saat ini, sebenarnya belum pernah P21 atau dianggap lengkap, melainkan proses masih berjalan atau istilahnya tahap Sidik. Kemudian, terkait Dicky Zaharudin, setelah dikoordinasikan dengan Kejagung, bisa dilakukan pemanggilan dengan tidak mengatas namakan jabatan institusi.

“Pada dasarnya, dalam perkara ini prosesnya masih sidik sesuai dengan petunjuk dari Kejaksaan untuk kelengkapan berkas yang di perlukan. Percayakan saja pada kami bahwa, perkara ini terus diproses, termasuk juga mengangkat pihak-pihak yang terkait dalam perkara ini,”tandasnya.

Untuk diketahui, proses pencairan dana ganti rugi terdampak Bendungan Gerak Jabung (BGJ) yang diduga menggunakan AJB palsu oleh oknum jaksa Dicky Zaharudin dengan indikasi konspirasi Kepala BPN Lampung Timur, Mangara Manurung dan Kasi Urusan Pengadaan Tanah Suhadi di Bank BRI Cabang Tanjung Karang, sebesar Rp21 Milliar, dua kali tertunda.

Muncul informasi, kontrak penyimpanan uang negara atas ganti rugi lahan proyek BGJ di BRI akan di pindah cairkan ke Bank BTN.

Diinformasikan sebelumnya bahwa, terdapat pencairan anggaran negara untuk ganti kerugian lahan atas proyek Bendungan Gerak Jabung (BGJ), pernah dilakukan diluar jam kerja, atas intruksi dari pihak Balai Besar Way Mesuji-Sekampung dengan menggunakan AJB yang diduga palsu dan masih sengketa konsinasi Pengadilan Negeri, serta masih tahap proses di Polda Lampung serta Kejati.

Adapun pencairan di lakukan pada malam hari sekitar pukul 23.00 WIB tanggal 11 Maret 2019, sebesar Rp60 Milliar. Muncul indikasi kerjasama antara pihak Balai Besar (Yonsen) dengan oknum pihak BRI Cabang Tanjung Karang dengan fee Rp250 Juta.

Dari ini, terungkap juga ada bagi- bagi hasil antara penerima ganti rugi lahan BGJ, sebesar 50% dari jumlah nilai yang diterima tiap-tiap penerima hak ganti rugi.

Hal ini disampaikan juga oleh Dicky Zaharudin saat di hubungi via Telephonenya, beberapa waktu lalu.

“Pembagian 50% sudah sesuai kesepakatan bersama dengan penerima ganti rugi. Soal beberapa orang penerima yang tidak bisa mencairkan uang gsnti ruginya, karena tidak mau menepati kesepakatan, membagi 50% tersebut, maka ditahan sementara,” ungkap Dicky. (Tim)

LEAVE A REPLY