Disdag Layangkan Surat Intruksi Pengosongan Shopping P5 Tegaskan Akan Ada Perlawanan

0
413
Ketua P5 Kota Metro, Sutan Fahliaman./Tama

Kota Metro, Lampungsai.com – Perhimpunan Persaudaraan Pedagang Pusat Pertokoan Pasar Shopping Kota Metro, tolak pemagaran yang di rencanakan Pemerintah setempat melalui pengembang Metro Mega Mall (M3) PT.Nolimex Jaya.

Ketua P5 Kota Metro, Sutan Fahliaman./Tama

Rencana pemagaran tersebut tertuang dalam surat yang diedarkan oleh Pemkot setempat tertanggal 15 Januari 2021 ditandatangani Pj.Sekda Misnan.

Ketua P5, Sutan Fahliaman kepada media ini mengungkapkan, Terkait surat pemberitahuan ke enam dari Pemkot Metro yang ditandatangani Pj Sekda, Misnan berisi instruksi pengosongan lokasi pasar Shopping paling lambat, 24 Januari 2021 mendatang. Pihak pedagang melalui P5 menolak, karena tidak tepat jika dilaksanakan saat ini juga.

“Pada prinsipnya kami tetap menolak. Karena sebelumnya pernah ada pembahasan tentang dimana nantinya pedagang ditempatkan setelah pengosongan. Kemudian terkait situasi masalah hukum tentang lahan yang akan dibangun tersebut sampai saat ini belum tuntas,” ungkapnya.

Dikatakan Fahli, terlebih saat ini masih dalam masa pandemi Covid-19, Kota Metro Zona Merah. Pihak keamanan terlalu memaksakan kehendak dalam hal ini. Terlebih, semua pemberlakuan tersebut belum melalui dialog dengan keputusan yang resmi disepakati, terutama terkait dimana nantinya pedagang ditempatkan relokasinya.

Surat jawaban pedagang terhadap surat pemberitahuan tersebut telah dikirimkan ke Wali Kota Metro 15 Januari lalu. Hingga saat ini belum ditanggapi. Jika pada 24 Januari 2021 nanti terjadi dan tetap dipaksakan, diyakini akan ada dampak besar karena akan ada perlawanan dan pastinya akan ada korban.

“Inikan masih dalam masa pandemi, apalagi sekarang ini masa transisi pemerintah, agar pertanggungjawabannya lebih jelas dan tidak terkesan over-acting antara versi lama dengan versi baru. Artinya tunda dan lakukan pembahasan matang serta selesaikan soal hukumnya dulu,”ujar Fahli.

Fahli menegaskan, jika pemerintah masih memaksakan pemagaran tersebut, sama saja memancing kerumunan. Secara otomatis pedagang agar mempertahankan tempat usahanya, sehingga kerumunan tidak dapat dihindari.

“Makanya diharap Pemerintah dapat mengkaji ulang tentang keputusan yang di ambil,”tegasnya. (Anggi/Tama)

LEAVE A REPLY