Dinilai Tak Transparan Soal Pengelolaan Anggaran Negara, LSM GMBI Distrik Kota Metro Surati dr.Erla

0
275

Kota Metro, Lampungsai.com – Buntut insiden perampasan fasilitas kerja jurnalis pad a 21 desember 2020 lalu. Kepala Dinas Kesehatan dr.Erla Andrianti yang enggan membuka informasi terkait penyerapan anggaran negara yang  dikelola sepanjang tahun 2020, baik anggaran murni dan anggaran perubahan. Sikap Jajaran Bidang Dinas Kesehatan Kota Metro terkhusus Kepala Dinas dr. Erla Andrianti tersebut mendapat sorotan dari LSM GMBI Distrik Kota Metro, yang menilai sekaligus menduga adanya ketidak beresan dalam pengelolaan anggaran negara dan tidak transparan.

Tentunya patut di tindaklanjuti lebih dalam, selain telah dilakukannya Investigasi oleh pihak LSM GMBI setempat, guna perimbangan data informasi  sejauhmana penyerapan anggaran yang dikelola Dinas Kesehatan sepanjang ta 2020.

Senin, 18 Januari 2021, LSM GMBI Distrik Kota Metro melayangkan surat tuntutan klarifikasi secara langsung ataupun tertulis. Jika dalam waktu delapan (8) hari kerja sejak surat diterima tidak juga ditanggapi, maka LSM GMBI akan melakukan gerakkan atau aksi sekaligus mendesak pihak penegak hukum menindaklanjuti, sebagaimana laporan dan hasil investigasi LSM GMBI.

Usai melayangkan surat klarifikasi, didepan halaman Kantor Dinas Kesehatan Kota Metro, Ketua LSM GMBI Distrik Kota Metro, Eko Joko Susilo didampingi Sekretaris Andre dan jajaran menyampaikan, dalam surat yang dilayangkan tersebut merupakan surat kali kedua yang sebelumnya surat pertama dilayangkan pada Rabu 13 januari 2021 lalu, dr.erla enggan menanggapinya. Langkah ini dilakukan sesuai Protap atau Prosedur Operasi Standar LSM GMBI.

Ada beberapa item yang dipertanyakan khususnya mengenai anggaran pencegahan dan penanggulangan penyakit menular rp.1.896.276.300.00 (sebelum perubahan) – rp.7.485.352.540.00 (setelah perubahan). Termasuk anggaran belanja barang dan jasa yang cukup besar. Juga pada item kegiatan operasional dan penyediaan bahan medis pencegahan dan penanggulangan covid-19 serta anggaran Operasional Puskesmas dan Pustu.

Maka itu, kata Eko Joko Susilo, sebagaimana hasil investigasi tim LSM GMBI DIstrik Kota Metro serta untuk perimbangan data informasi, secara resmi pihak LSM GMBI melayangkan surat permintaan salinan dokumen daftar isian anggaran negara yang dikelola dinas kesehatan setempat, guna penyesuaian dengan data dokumen yang ada pada tim GMBI.

“Jika tidak ada tanggapan juga selama 8 hari kerja sejak surat dilayangkan, LSM GMBI akan melakukan aksi gerakan  sekaligus mendesak pihak penegak hukum menindaklanjuti laporan LSM GMBI dan dengan dasar hasil investigasi tim lsm gmbi terkait ini,”tegasnya.

Masih Kata EKo Joko Susilo, hal ini dilakukan salah satu menjalankan amanat UU Nomor : 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas KKN serta UU Nomor : 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP).

Dan perlu diketahui juga bahwa, selain terfokus di Dinas Kesehatan, tim investigasi juga mendapati beberapa indikasi penyerapan anggaran Covid-19 selama TA 2020 di beberapa Dinas atau Badan yang juga patut dipertanyakan.

Adapun Dinas atau Badan itu diantaranya, Dinas Koperasi UMK UM & Perindstrian, BPBD, Dinas Pertanian, Diskominfo dan RSUD A.Yani.

“Seluruhnya akan kami surati untuk kalrifikasi guna perimbangan data informasi yang sebelumnya, sejak jauh hari telah di lakukan invetigasi pendalaman informasi mengenai penyerapan dan pemanfaatan anggaran terkait,”pungkas Eko. (Anggi/Tama)

LEAVE A REPLY