Dang Ike Edwin Beri Saran Soal Konflik Tanah Negara Batin, Gunakan Hukum Adat

0
518

Lampung Timur, Lampungsai.com – Konflik atau sengketa kepemilikan tanah yang menimpa 26 masyarakat Desa Negara batin, Kecamatan Jabung, Lampung Timur yang memiliki tanah di Danau Gayaw dan Cabang Miring dengan PT. Austasia Stock Feed, hingga saat ini belum terselesaikan. Irjen Pol. (Purn.) Ike Edwin, Perdana Menteri Kerajaan Kepaksian Skala Bghak berikan saran masukkan bijak.

Melihat persoalan bahwa kedua belah pihak saling bersikukuh berpegang teguh kepada pendirian masing-masing. Perusahaan merasa kuat dan menang, karena memiliki HGU yang didalamnya diduga termasuk lahan milik 26 warga masyarakat yang ada di Danau Gayaw dan Cabang Miring. Sementara warga masyarakat merasa tidak pernah menjual tanah atau lahan milik mereka tersebut ke perusahaan.

“Beberapa kali masyarakat yang berkonflik, datang menemuinya meminta saran dan masukkan. Sebenarnya tidaklah sulit, persoalan tanah dimulai dan diawali dari asal-usul tanah dahulu, siapa yang pertama menempati, gunakan hukum adat. Sudah 200 tahun orang Lampung dibagi dalam kebuwayan dan kemargaan setelah Kerajaan Lampung. Sejarah yang terjadi pada saat itu Kerajaan Skala Bghak kalah perang dengan Belanda, sehingga Lampung dibagi-bagi dalam buai dan marga,”katanya.

Artinya, semua ini bisa selesai ditangani oleh Pemda dengan Desa, Lingkungan hingga RT,  BPN,  Kehutanan, Polri, Masyarakat adat dan perangkatnya, struktural adat dan hirarkinya, sertakan masyarakat adat yang berusia 80 – 90 tahun yang masih hidup, secara historis tahu tentang status tanah dari kecil hingga saat ini.

Lalu, Para pengusaha, swasta yang ikut usaha ditanah tersebut, dan musyawarah jangan diwakilkan, Gunakan hukum adat, karena hukum adat hukum positif yang tidak tertulis dan hukum tertua di Indonesia serta diakui sampai saat ini.

Barulah gunakan hukum positif tertulis UU KUHP, UU KUHAP, UU Kehutanan, UU Agraria, UU Perkebunan dan UU lainnya. Sebab UU dibuat berdasarkan hukum adat di Indonesia dan lebih tua hukum adat dibanding isi dari UU itu sendiri.

“Yang terpenting ungkap bagaimana tanah tersebut bisa jadi HGU, bagaimana sejarahnya. Di zaman siapa penyimbang atau ketua adatnya, apa tanah adat itu sudah dijual? perlihatkan buktinya, orang yang berumur 80 – 90 tahun tersebut pasti tahu ceritanya. Lakukanlah musyawarah, ajukan fakta-fakta adat dan kepemilikan berdasarkan teritorial marga adat dan teritorial kebuwaian,”ungkap Ike Edwin. (*)

LEAVE A REPLY