BPKAD Dan Kabag Hukum Dalih Soal Dugaan Serobot Tanah Warga Di Rejomulyo

0
335

Kota Metro, Lampungsai.com – Pihak BPKAD Kota Metro diduga serobot tanah milik warga dengan mengklaim memasang plang Aset Tanah Milik Pemerintah Kota Metro, No.HP.31 Luas, 8.603 Meter persegi. Klaim tanah rersebut dengan dasar surat usulan yang ditanda tangani mantan Sekretaris Kota A.Nasir AT seluas 20.000 Meter persegi. Diketahui tanah tersebut berstatus sah milik Johan Effendi dengan Nomor Sertifikat No.1656. Status sengketa Kabag Hukum Setda Kota Metro baru akan melakukan klarifikasi ke pihak BPN setempat.

Tanah sengketa berlokasi di Kelurahan Rejomulyo, Kecamatan Metro Selatan, pihak Pemkot melakukan pengukuran tanah dan sertifikat tanpa menghadirkan saksi.

Johan Effendi pemilik tanah di kawal Ormas Gema Masyarakat Lokal (GML) Kota Metro, menggelar aksi menuntut  kejelasan pihak BPKAD dan ATR/BPN setempat. Aksi dikoordinatori langsung Ketua GML Kota Metro, Slamet Riadi. Kamis, 10 September 2020.

“Beberapa tuntutan disampaikan mengecam pembatalan sertifikat tanah hak milik Johan Efendi yang dikeluarkan oleh BPN Kota Metro, mengecam adanya action pengukuran tanah oleh Bidang Aset BPKAD dan Kantor Pertanahan dengan tidak menghadirkan Johan Efendi atau saksi lainnya,”kata Slamet.

“Pengukuran yang dilakukan pihak BPN hanya berdasarkan analisa kira-kira. Hal itu dibuktikan saat pelaksanaan pengukuran telah dibatalkan sebanyak tiga kali sebab petugas tidak mengetahui batas tanah,”tegas Slamet.

Slamet melanjutkan, pihaknya juga meragukan keaslian surat pernyataan menguasai tanah negara yang ditandatangani oleh Sekkot Metro Nasir AT, dengan usulan tanah 20.000 Meter persegi.

“Hal ini juga dibuktikan oleh sejumlah saksi bahwa mereka tidak pernah merasa menandatangani surat tersebut. Maka, kami hadirnya orang-orang tersebut dan mereka siap memberikan kesaksian,”imbuh Slamet.

Sementara itu, Kepala BPKAD, Supriyadi didampingi Kabag Hukum Ika Pusparini disela aksi GML menerangkan bahwa, proses sertifikasi yang dilakukan oleh BPKAD, untuk kepastian hukum objek milik Pemkot dan prosesnya melalui Bagian Hukum. Sedangkan untuk pembatalan sertifikat dilakukan dan merupakan kewenangan BPN.

“Bagian Hukum yang memproses ke BPN. Kalau minta pembatalan sertifikat, itu kewenangan BPN dan jika minta kepastian hukum, ada tempatnya, bisa ke PTUN atau Pengadilan,”kata Supriyadi melimpahkan persoalan ke Bagian Hukum Setdakot Metro.

Dikesempatan itu pula, Kabag Hukum, Ika Pusparini memberikan keterangan dengan kesan, Pemkotlah yang akan Menang atas sengketa tanah tersebut.

Ika berdalih pihaknya melakukan klarifikasi ke Kantor Pertanahan. Sebab, penerbitan sertifikat dilakukan oleh Kantor Pertanahan.

Jadi, untuk mengetahui sertifikat mana yang diakui maka pihak BPKD akan berupaya melakukan mediasi sebelum  masalah ini lanjutkan ke jalur hukum.

“Intinya untuk meminta kepastian hukum, mana sertifikat yang diakui, sertifikat milik Pemkot atau sertifikat milik Johan Efendi. Dan kami berupaya melakukan mediasi, sebelum penyelesaian melalui jalur hukum,”tepis Ika meyakinkan Pemkot Metrolah akan menang. (*)

LEAVE A REPLY