Bawaslu Kabupaten Mesuji, Periksa 5 Orang Saksi Atas Dugaan Pelanggaran Kampanye PUJO

0
135
Gedung Bawaslu Kabupaten Mesuji, kala sedang memeriksa 5 orang saksi./Baginda

Mesuji, Lampungsai.com – Deklarasi Kampanye Tim Pemenangan Untuk Jokowi (PUJO) Kabupaten Mesuji, muncul dugaan beberapa pelanggaran yang dilakukan tim PUJO. Menindaklanjuti hal itu, Bawaslu setempat, memanggil dan memeriksa lima (5) orang, untuk dimintai keterangan sebagai saksi. Ke lima orang tersebut adalah, Recy Rolisme,  Roni Mahendra,  Aan Setiawan, Herman.HS dan STE. Panca MW. Jumat, 05 April 2019.

Satu dari para saksi tersebut, STE Panca MW, kepada awak media membenarkan pemanggilan dirinya bersama 4 orang lainnya, memenuhi panggilan Bawaslu sebagai saksi guna memberikan keterangan atau klarifikasi atas dugaan pelanggaran yang terjadi pada Kampanye Pujo beberapa waktu lalu.

“Kami datang bersama dengan kawan-kawan untuk memenuhi panggilan Bawaslu terkait dugaan pelanggaran yang di lakukan PUJO Mesuji saat deklarasi beberapa waktu lalu. Kami berharap pihak Bawaslu dapat melakukan tugasnya sebagai pengawas pemilu dengan baik. Dan kami akan siap memberikan keterangan yang sebenar-benarnya terkait dugaan pelanggaran kampaye tersebut serta siap mempertanggung jawabkan semuanya dihadapan hukum,”ungkap Panca.

Diwaktu yang sama, Komisioner Bawaslu Mesuji, Divisi Penindakan, Penanganan Pelanggaran Pemilu, Bambang Wahyudi mewakili Ketua Bawaslu, Apri Susanto menjelaskan, bahwa benar adanya pada saat ini, pihaknya memanggil para saksi terkait duggan pelanggaran kampanye yang di lakukan oleh tim PUJO Mesuji beberapa waktu yang lalu.

Atas hal ini, pihak Bawaslu berjanji akan memproses dugaan pelanggaran tersebut sesuai aturan yang berlaku.

“Salah satu pelanggarannya yakni mensertakan anak di bawah umur dalam kampanye. Atas hal ini akan kami tindak lanjuti sebagaimana tugas fungsi Bawaslu. Apabila semua bukti-bukti dan saksi sudah dirasa cukup, maka kami akan meneruskan permasalahan ini ke pihak yang berwajib. Karena permasalahan ini sekarang yang menanganinya adalah sentra Penegakan Hukum Terpadu (GAKKUMDU),”ungkap Bambang. (Baginda)

LEAVE A REPLY