Banyak Persoalan Tak Jelas, HMI Cabang Kota Bumi Kawal Hingga Terbuka

0
392

Lampung utara, Lampungsai.com – HMI Cabang Kota Bumi, Lampung Utara, konfirmasikan kepada pihak Pemkab setempay terkait Polemik yang menyangkut kepentingan publik. Kamis, 14 November 2019.

Ketua HMI Cabang Kota Bumi, Ade Andre Irawan mengatakan, permasalahan di Lampung Utara menjadi sorotan Pengurus HMI Cabang Kotabumi mulai dari permasalahan Pendaftaran Tanah Sistemtis Lengkap (PTSL) yang di duga melanggar Surat Keputusan Bersama 3 Menteri Nomor 25 Tahun 2017.

Lampung masuk dalam Kategori IV yang berdasarkan keputusan tersebut di jelaskan dalam proses pendaftaran tanah sistemtis lengkap (PTSL) di kenakan biaya sebesar  Rp.200.000.

“Namun yang di lakukan oleh oknum, biaya yang di kenakan mencapai Rp500 sampai Rp600 Ribu. Ini sudah jelas dugaan Pungli nya dan terjadi hampir diseluruh desa dan kelurahan yang ada di kabupaten Lampung Utara,”ungkapnya.
Ade melanjutkan, selain itu persoalan daerah yang terjadi di Dinas Pendidikan mengenai persoalan proyek APBD, yang sampai saat ini belum jelas prosesnya. Sehingga terganggunya stabilitas di Dinas terkait.

Berdasarkan isu yang berkembang bahwa, adanya dugaan Fee Proyek yang belum terselesaikan oleh oknum di Diknas. Maka sampai saat ini, pengerjaannya pun terabaikan.

Selain itu, kata Ade, beredar juga isu bahwa, pengerjaan tersebut akan dikerjakan pada tahun 2020. Pengurus HMI Cabang Kotabumi melihat ada kejanggalan. Idealnya ketika pekerjaan tersebut telah disahkan dalam APBD 2019.

Maka alokasi dana tersebut sudah jelas dan tinggal dikerjakan. jika memang tidak dikerjakan ditahun 2019 ini, maka seharusnya alokasi anggaran tersebut dikembalikan pada kas negara.

Selanjutnya, persoalan Bimbingan teknis (BIMTEK) Kades Dan Sekdes yang rencanakan akan di selenggarakan pada 20 sampai 23 November 2019, di anggap hanya azas manfaat oknum tertentu. Tidak jelas untuk masyarakat desa dengan uang yang jumlahnya Rp 4.534.000.000.
Masih pemaparan Ade, selanjutnya, persoalan Dinas Kesehatan, yang sudah berlarut-larut prosesnya di Kejaksaan Negeri. tentu diminta pihak terkait untuk diperjelas, sehingga tidak lagi menjadi konflik horizontal antara beberapa pihak,

“HMI Cabang Kota Bumi, akan kawal persoalan ini sampai dengan ada kejelasan dari pihak-pihak terkait. Maka kita ambil langkah untuk berkordinasi dengan Pemerintah Daerah, DPRD, Kejari dan Polres. Sehingga dapat memperhatikan, guna terciptanya stabilitas daerah yang kondusif,”ungkapnya. (Budi Irawan)

LEAVE A REPLY