Kebijakan KUA-PPAS APBD-P Provinsi Lampung TA 2019 Disepakati

0
21

Lampung, Lampungsai.com – Pemerintah Provinsi Lampung dan DPRD PRovinsi Lampung sepakati Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Perubahan APBD Provinsi Lampung Tahun 2019. Kesepakatan ditandai dengan ditandatanganinya nota kesepahaman KUA-PPAS oleh Gubernur Lampung Arinal Djunaidi dan Wakil Ketua DPRD Provinsi Lampung. Jumat, 09 Agustus 2019, di Gedung DPRD Provinsi Lampung.

Gubernur Lampung, Arinal Djunaidi, foto bersama dengan jajaran pimpinan DPRD Provinsi Lampung./Doc

Untuk diketahui, APBD Perubahan TA 2019 mengalami penambahan, Pendapatan Asli Daerah (PAD) diproyeksikan bertambah Rp56 Milyar menjadi Rp.7.371 Triliun. Belanja Daerah bertambah Rp56 Milyar menjadi Rp.7,489 Triliun. Pembiayaan Daerah tidak mengalami perubahan.

Juru Bicara Badan Anggaran DPRD, Joko Santoso menungkapkan, proyeksi penambahan Pendapatan Daerah sebesar Rp56 Milyar, berasal dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Kendaraan Bermotor, dan Hasil retribusi daerah dan dari pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

“Secara khusus, kenaikan proyeksi PAD akan dialokasikan beberapa diantaranya untuk menuntaskan rencana kegiatan RSUDAM tipe A sampai dengan 2019, kemudian biaya untuk mengatasi dampak kemarau panjang melalui pembuatan sumur bor di Kab/Kota,”katanya.

Sementara itu, Gubernur Lampung, Arinal Djunaidi dalam sambutannya mengatakan, penambahan tersebut ditujukan untuk mendukung implementasi prioritas pembangunan daerah dan pelayanan publik.

Selain pembangunan bidang kesehatan, juga untuk pemberdayaan perempuan dan kesetaraan gender, kepemudaan, pertanian, kehutanan, perumahan dan kawasan permukiman serta beberapa kegiatan bidang pembangunan lainnya.

Arinal juga mengungkapkan, jika Tim Anggaran Pemerintah daerah dan Badan Anggaran DPRD menyepakati asumsi makro ekonomi Provinsi Lampung sebagai pertumbuhan Lampung diproyeksikan 5,3% sampai dengan 5,6%. Maka, laju inflasi akan dipertahankan pada tingkat 3,5% hingga 4 %.

Pendapatan perkapita 40 Juta, tingkat pengangguran terbuka pada level 4%. Penduduk miskin akan berada pada level 12,36 %, IPM pada angka 70% dan Indeks Gini pada angka kisaran 0,32% hingga 0,33%.

“Sedangkan untuk nilai tukar petani pada angka 106. PAD Provinsi Lampung juga diproyeksikan akan tumbuh menjadi 4,29 % serta kondisi jalan yang menjadi kewenangan pemerintah Provinsi 78 %, dalam kondisi baik,”ujarnya. (Adv)

LEAVE A REPLY