DPRD Provinsi Lampung Gelar Paripurna Penyampaian Raperda APBD-P Dan RPJMD

0
19

Lampung, Lampungsai.com – DPRD Provinsi Lampung gelar paripurna tentang penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Provinsi Lampung TA dan penyampaian rancangan peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) TA 2019 – 2024 mendatang. Senin, 12 Agustus 2019.

Mewakili Gubernur Lampung, Pj Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Fahrizal Darminto menyampaikan, memperhatikan potensi kapasitas fiskal daerah yang tercantum dalam kesepakatan KUPA dan PPAS Tahun Anggaran 2019 antara Pemerintah Daerah dan DPRD Provinsi Lampung, ditetapkan struktur Raperda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019.

Dalam hal ini, target Pendapatan Daerah pada Rancangan Perubahan APBD Provinsi Lampung TA 2019 menjadi sebesar  Rp7,3 Trilliun, Proyeksi penerimaan Pendapatan Daerah tersebut bersumber dari PAD sebesar Rp2,9 Trilliun dan Dana Perimbangan sebesar Rp4,3 Trilliun dan lain-lain pendapatan daerah yang sah Rp59 Milliar.

Lalu, Belanja Daerah dianggarkan sebesar Rp7.4 Trilliun, terdiri atas Belanja Tidak Langsung Rp4,8 Trilliun dan Belanja Langsung Rp2,6 Trilliun. Potensi pembiayaan daerah netto Rp117,8 Milliar,  digunakan menutupi defisit Belanja Daerah.

Masih kata Fahrizal, struktur pembiayaan daerah terdiri atas penerimaan pembiayaan bersumber dari SILPA Rp93,8 Milliar dan pinjaman daerah  Rp120 Milliar. Pengeluaran pembiayaan Rp96 Milliar.

“Dana tersebut digunakan untuk penyertaan modal pemerintah daerah Rp25,5 Milliar dan pembayaran pokok utang Rp70,6 Milliar. Mengenai belanja langsung dirancang dengan tetap mengoptimalkan kualitas pelayanan publik, di integrasikan dengan visi misi rakyat lampung berjaya,”katanya.

Fahrizal juga memaparkan, RPJMD Provinsi Lampung 2019-2024. memiliki nilai strategis, RPJMD periode ini merupakan penjabaran RPJPD Provinsi Lampung 2005-2025 untuk fase 5 tahunan terakhir. Sehingga keberhasilan pmbangunan Provinsi Lampung selama 25 tahun terakhir akan sangat dipengaruhi oleh capaian pembangunan daerah.

Beberapa hal diantaranya mengimplementasikan janji politik Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung, pedoman dalam penyusunan renstra OPD 2019-2024, pedoman dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran tahunan, Instrumen untuk mengukur kinerja Kepala Daerah maupun kinerja Kepala OPD.

“Dan ini menjadi acuan penyusunan RPJMD Kab/Kota di Provinsi Lampung. Oleh karena itu, aspek keterukuran dalam RPJMD berkaitan dengan indikator kinerja tujuan, sasaran dan program mutlak diperlukan,”ungkapnya.

Diketahui, dalam sidang paripurna di pimpin langsung oleh Ketua DPRD Provinsi Lampung, Dedi Afrizal. Dalam kesempatan tersebut, Dedi Afrizal menyampaikan bahwa sidang paripurna akan dilanjutkan  pada 15 Agustus 2019 mendatang, agenda mendengarkan pemandangan umum fraksi DPRD Provinsi Lampung.

Dikesempatan yang sama mewakili Gubernur Lampung, Pj. Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Fahrizal Darminto, menyerahkan 2 dokumen Raperda kepada Ketua DPRD Dedi Afrizal, diantaranya dokumen Raperda tentang  Perubahan APBD Provinsi Lampung  dan Raperda tentang RPJMD.(Adv)

LEAVE A REPLY