Aliansi Pers Peduli Demokrasi Lampung Kuasakan Soal Hukum Dugaan Pelanggaran E.Kuswanto

0
459

Bandarlampung, Lampungsai.com – ALIANSI Pers Peduli Demokrasi Lampung mengkuasakan persoalan hukum dugaan pelanggaran pidana Direktur Eksekutif Rakata Institute Eko Kuswanto kepada kantor Advokat Wahrul Fauzi Silalahi, Selasa 24 April 2018.

“Kemarin Senin (23/4) laporan kami dinyatakan kurang lengkap oleh Polda Lampung, maka kami meminta bantuan hukum dan mengkuasakan kepada saudara kami Wahrul Fauzi Silalahi untuk melaporkan dan menuntut pidana Direktur Rakata Institute,” kata Kordinator Aliansi Pers Peduli Lampung di kantor Advokat WFS dan Rekan.

Sementara, Wahrul Fauzi menyambut baik permintaan pers yang tergabung dalam Aliansi Pers Peduli Demokrasi Lampung.

“Kita hari ini sudah meeting gelar perkara terkait penistaan oleh Saudara Eko Kuswanto dan ini terpenuhi pelanggaran  UU ITE dan siang ini kita akan melapor ke Polda. Tidak ada alasan bagi Polda Lampung untuk tidak menerima,” tegas mantan Direktur LBH Bandar Lampung.

Ia pun turut menyesalkan adanya pengkotak-kotakan yang dilakukan Direktur Rakata Institute yang dibuktikan lewat undangan melalui Whatsapp dan terbroadcast ke semua media.

Selain itu saat ini merupakan tahun politik. Sikap Rakata Institute dapat membuat gaduh iklim politik Lampung. “Karena jangan sampai Eko ini memprovokasi pendukung masing-masing paslon,” ujar Wahrul.

Sebelumnya, Pengamat Hukum Sesalkan Polda Tolak Laporan Wartawan Terkait Rakata.

Pengamat Hukum dari Universitas Lampung Yusdianto menyesalkan Polda Lampung menolak laporan dari Aliansi Pers Lampung Peduli Demokrasi terkait dugaan pelecehan profesi wartawan yang dilakukan oleh Direktur Eksekutif Rakata Lampung Eko Kuswanto.

Dikatakan Yusdianto, tidak rasional bila tim penyidik menilai laporan tidak ada korban langsung. Padahal dalam UU ITE Nomor 11 tahun 2008 sudah jelas.

“Seharusnya tidak boleh, harus dilihat dulu karena ini terkait dengan undang-undang ITE, kan tentu ada konten yang digunakan. Berbeda dengan pidana,”katanya. Senin 23 April 2018.

Mahasiswa S-3 di Universitas Padjajajaran, menerangkan perkara yang terkena UU ITE sejauh ini tidak melihat ada korban langsung. “Kan tidak, karena bukan unsur pidana, seharusnya melihat perkaranya itu dari sudut pandang UU ITE bukan pidana, begitu,”ujarnya.

Untuk itu, ia mempertanyakan sikap pihak kepolisian yang tidak menerima laporan dari masyarakat.

“Itu laporan seharusnya kepolisian menerima dulu dan menelusuri laporan tersebut, baru diputuskan dalam gelar perkara. Tidak boleh ditolak? jadi justru kita menyeselakan atas tindakan keputusan mereka (polisi). Karena seharusnya laporan masyarakat harus diterima,”ungkapnya.

Terkait hal ini, Kapolda Lampung Inspektur Jenderal Suntana meminta para jurnalis yang tergabung dalam Aliansi Pers Peduli Demokrasi, untuk melengkapi bukti permulaan, terkait pelaporan Direktur Rakata Institute Eko Kuswanto, atas dugaan membatasi kerja jurnalis, dan melecehkan profesi wartawan.

Menurut Suntana, tidak benar jika laporan tersebut ditolak. Penyidik masih membutuhkan alat bukti lainnya, agar pasal-pasal yang disangkakan bisa memenuhi unsur. Karena pada laporan pertama, masih baru terdapat unsur dugaan.

Sebelumnya, Polda Lampung menolak laporan dugaan pelecehan profesi Jurnalis yang dilakukan oleh Direktur Eksekutif Rakata Institute Eko Kuswanto. Polda beralasan penolakan laporan yang diajukan oleh aliansi pers Lampung peduli demokrasi tersebut, tidak memenuhi unsur pelecehan sesuai dengan materi pengaduan.

Pelaporan itu disampaikan Erlan wartawan dari biinar.com bersama puluhan wartawan di Lampung, didampingi puluhan wartawan menceritakan, awalnya dirinya bersama puluhan wartawan lain mendatangi SPK Polda Lampung. Namun, selang tiga puluh menit di SPK, perwakilan jurnalis diarahkan ke Kasubdit II Cyber Crime Polda Lampung. (Tim)

LEAVE A REPLY